Komentar Prabowo Soal Konflik KPK-Polri

Komentar Prabowo Soal Konflik KPK-Polri

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan ketika berjalan menuju ruang tunggu setibanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR-- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan meyakini keputusan yang diambil terkait pengangkatan Kapolri dan kasus hukum pimpinan KPK sesuai dengan kehendak rakyat.

"Jadi kita singgung sebentar komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara komitmen beliau, kita dukung Polri dan KPK sama-sama penting dan harus kita jaga bersama," kata Prabowo, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1) sore.

Sementara terkait pelantikan Kapolri, Prabowo mengatakan hal itu merupakan kewenangan Presiden dan pemerintah. "Urusan lainnya, itu sebetulnya tugas dan hak eksekutif, kami sepakat tadi saya sampaikan hormati apapun keputusan yang diambil oleh presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia saya yakin beliau utamakan kepentingan rakyat dan piih yang terbaik untuk kepentingan bangsa," ujarnya.

Selain membicarakan masalah bangsa, Prabowo juga mengatakan kunjungannya ke Istana Bogor sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya, saat sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke kediaman Prabowo.

"Sebagai orang timur kita mengerti tata krama, saya mohon untuk diterima di kediaman resmi sebagai presiden, dalam pertemuan singkat saya sampaikan komitmen saya mendukung usaha bersama kita membangun bangsa Indonesia menjaga keutuhan bangsa dan sama-sama bertekad mengurangi kemiskinan dan menjaga kekayaan bangsa," kata Prabowo.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 14.10 WIB. Prabowo datang dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang warna cokelat, sementara Presiden mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru.

Soal: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/29/nixn05-soal-konflik-kpkpolri-ini-komentar-prabowo

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

 

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo selalu mengelak jika ditanya soal visi misinya kalau terpilih sebagai presiden RI. Ia hanya sempat mengungkapkan, salah satu program besarnya yaitu revolusi mental. Lainnya, Jokowi memilih untuk menyimpan rapat visi misinya dan berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.

Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter.

Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.

Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.

"Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas," papar Jokowi. 

2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

"Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul," katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

"Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand. 

"Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu," ujar Jokowi.

"Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya," katanya lagi.

3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa," kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

"APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan," ujarnya.

4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?" kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

"Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran," lanjutnya.

5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".

Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.

"Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya," katanya.

"Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya," jelas Jokowi .

Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.

"Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.

"Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara," kata Jokowi.

6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/05/15/0705215/Ini.Visi.Misi.Jokowi.kalau.Jadi.Presiden.

Jokowi Ingkar Janji Kepada Warga DKI Jakarta

Jokowi Ingkar Janji Kepada Warga DKI Jakarta

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=NzHY6wPB9aU#t=239

Pendukungnya pasti setuju saja... ya silahkan.
Yang tidak setuju, karena ingkar janji... ya silahkan.

Indonesia Negara Merdeka, warga nya bebas untuk memilih.
=> JANGAN SALAH PILIH !

Profil dan Silsilah Capres RI 2014

Profil dan Silsilah Daftar Riwayat Hidup Capres RI 2014.
1. Prabowo Subianto

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto Djojohadikusumo (lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951; umur 62 tahun) adalah seorang pengusaha, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam bisnis dan politik. Bersama Hatta Rajasa, ia maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.

Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orangtuanya. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi figur paman Soebianto Djojohadikusumo yang gugur dalam Pertempuran Lengkong 1946. Keluar sebagai lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1974, Prabowo mencatatkan diri sebagai komandan termuda saat mengikuti operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Kariernya melejit setelah menjabat Wakil Detasemen Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 1983. Merengkuh jabatan Komandan Kopassus pada 1995, selang setahun ia dipromosikan sebagai Komandan Jenderal Kopasus, memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Terakhir, ia bertugas sebagai Panglima Kostrad dua bulan sampai kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998.

Setelah tidak aktif dalam dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan beberapa negera Eropa. Ia menekuni dunia bisnis, mengikuti adiknya Hashim Djojohadikusumo yang pengusaha minyak. Bisnis Prabo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak di sektor berbeda. Kembali ke Tanah Air, ia berkecimpung dalam politik. Pada 2008, ia bersama rekannya mengukuhkan pembentukan Partai Gerakan Indonesia Raya. Lewat jalur perhimpunan, Prabowo merangkul petani, pedagang pasar tradisional, dan kegiatan pencak silat Indonesia. Selama dua periode, ia memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak 2004.

Selengkapnya... dari http://id.wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto

• 1 Kehidupan pribadi
• 2 Karier militer
  • 2.1 Operasi di Timor Timur
  • 2.2 Di Kopassus
  • 2.3 Penyelamatan Mapenduma
  • 2.4 Pengibaran bendera di Puncak Everest
  • 2.5 Pengamanan 1998
  • 2.6 Jabatan militer
  • 2.7 Akhir karier militer
• 3 Karier bisnis
• 4 Organisasi nonpemerintah
  • 4.1 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
  • 4.2 Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
  • 4.3 Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
• 5 Karier politik
  • 5.1 Pemilu 2004
  • 5.2 Pendirian Partai Gerindra
  • 5.3 Pemilu 2009
  • 5.4 Pemilu 2014
  • 5.5 Dukungan kepada Kepala Daerah Populer
• 6 Gelar kehormatan
  • 6.1 Marga Lumban Tobing
  • 6.2 Gelar adat Tongkonan
• 7 Kegiatan filantropis
  • 7.1 Menyekolahkan dan merekrut lulusan luar negeri
  • 7.2 Kontroversi Pembebasan Wilfrida Soik
• 8 Citra personal
• 9 Kontroversi
  • 9.1 Manuver saat Orde Baru
  • 9.2 Konflik dengan LB Moerdani
  • 9.3 Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur
  • 9.4 Kontroversi selama periode 1997-1998
    • 9.4.1 Penculikan aktivis
    • 9.4.2 Tuduhan pernyataan pengusiran orang Tionghoa
    • 9.4.3 Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998
    • 9.4.4 Isu kudeta

2. Joko Widodo

Joko Widodo atau Jokowi (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961; umur 52 tahun) adalah politikus Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta. Ia adalah mantan Wali Kota Surakarta (Solo) dari tahun 2005 sampai 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota. Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Walaupun pada masa kecilnya pernah tergusur sebanyak tiga kali, ia mampu diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan setelah lulus berhasil menjadi pengusaha furnitur. Setelah itu, karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik. Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia". Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan suara melebihi 90%. Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012, dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "baru" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun. Ia akan menjabat selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2017. Selama menjabat sebagai gubernur, ia melancarkan berbagai program seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lelang jabatan, pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) dan Monorel, pengembalian fungsi waduk dan sungai, serta penyediaan ruang terbuka hijau.

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media.Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan bahwa nama Jokowi terus diunggulkan. Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi telah menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari PDI-P, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.

Selengkapnya... dari http://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo

• 1 Masa kecil
• 2 Masa kuliah dan berwirausaha
• 3 Wali Kota Surakarta
  • 3.1 Rebranding Solo
  • 3.2 Mendamaikan Keraton Surakarta
  • 3.3 Pembenahan pedagang kaki lima
  • 3.4 Konflik dengan Bibit Waluyo
  • 3.5 Pembenahan transportasi umum
  • 3.6 Hari bebas kendaraan bermotor
  • 3.7 Pembenahan pendidikan dan kesehatan
  • 3.8 Solo Techno Park dan Esemka
  • 3.9 Peninggalan lain
• 4 Gubernur DKI Jakarta
  • 4.1 Pilkada 2012 putaran kedua
  • 4.2 Pasca Pilkada 2012
  • 4.3 Pengambilalihan Sumber Daya Air
  • 4.4 Peningkatan upah minimum provinsi
  • 4.5 Pembenahan transportasi umum
    • 4.5.1 Pendirian PT Transjakarta
    • 4.5.2 Rencana akuisisi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)
    • 4.5.3 Pengandangan Metromini dan Kopaja
    • 4.5.4 Peluncuran bus wisata
    • 4.5.5 Enam ruas jalan tol
    • 4.5.6 Mobil murah
  • 4.6 Rotasi jabatan
    • 4.6.1 Lelang jabatan
    • 4.6.2 Lurah Susan
    • 4.6.3 Penggantian kepala dinas
  • 4.7 Banjir tahunan Jakarta
    • 4.7.1 Pengumuman status darurat banjir
    • 4.7.2 Rekayasa cuaca
  • 4.8 Pembenahan saluran air
    • 4.8.1 Normalisasi Waduk Pluit
    • 4.8.2 Normalisasi Waduk Ria Rio
    • 4.8.3 Normalisasi Waduk Tomang Barat
    • 4.8.4 Normalisasi Waduk Rawa Bambon
    • 4.8.5 Normalisasi Kali Pesanggrahan
  • 4.9 Pembenahan permukiman
    • 4.9.1 Kampung deret
    • 4.9.2 Pembangunan dan relokasi ke rumah susun
    • 4.9.3 Relokasi warga penghuni waduk
  • 4.10 Pembenahan pendidikan dan kesehatan
    • 4.10.1 Kartu Jakarta Sehat
    • 4.10.2 Kartu Jakarta Pintar
    • 4.10.3 Razia topeng monyet
    • 4.10.4 Pembangunan RSUD Pasar Minggu
    • 4.10.5 Peresmian Rumah Sakit Pekerja
  • 4.11 Jakarta sebagai Kota Festival
    • 4.11.1 Jakarta Night Festival
    • 4.11.2 Pesta rakyat
    • 4.11.3 Festival Keraton Sedunia
  • 4.12 Pembenahan tata kota
    • 4.12.1 Pengesahan rencana detail tata ruang
    • 4.12.2 Pembenahan pasar dan pedagang kaki lima
    • 4.12.3 Izin Mendirikan Bangunan daring
    • 4.12.4 Pembenahan taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau
  • 4.13 Reformasi keuangan dan anggaran
• 5 Calon presiden
  • 5.1 Visi dan misi
• 6 Agama
• 7 Penghargaan
• 8 Gaya kepemimpinan
• 9 Gaya kampanye
• 10 Citra politik
• 11 Sorotan media internasional
• 12 Kontroversi

Informasi Keluarga Jokowi

Bramantyo

Rabu,  28 Mei 2014  −  04:38 WIB

Bekas penggilingan padi milik ayah Jokowi di Dusun Kauman Desa Kragen, Gondangrejo, Karanganyar (Bramantyo/Sindonews)

KARANGANYAR - Selama ini publik hanya mengetahui kehidupan capres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) saat dewasa hingga karirnya di dunia politik. Namun, ternyata publik belum banyak yang mengetahui kehidupan keluarga mantan Wali Kota Solo ini sebenarnya.

Mulai dari kehidupan keluarga Jokowi yang ternyata bukan berasal dari keluarga tak mampu yang selama ini selalu menjadi ikon kesederhanaan Jokowi. Termasuk, keluarga Jokowi yang ternyata belum pernah sekalipun merasakan sakitnya digusur, yang selama ini banyak beredar.

Dusun Kauman Desa Kragen, Gondangrejo, Karanganyar, sebuah desa kecil yang berjarak 25 KM dari pusat Kota Karanganyar atau 15 KM dari Kota Solo, di sinilah keluarga besar Jokowi tinggal.

Tak sulit untuk menemukan dimana keluarga Jokowi ini tinggal. Saat tiba di desa ini, mayoritas warga sudah pasti tahu dimana keluarga Jokowi tinggal. Namun sayangnya, Heru Purnomo adik bungsu dari ayah Jokowi yang masih bertahan tinggal di desa tersebut dengan membuka toko serba ada, tengah tidak berada di rumah.

Tiba di kediaman mantan bayan (Kepala Dusun) Kragan Marbi (80). Setelah mengutarakan maksud dan kedatangan, Marbi menceritakan kalau dahulu dirinya tersebut anak buah kakek dari Jokowi, Wiryo Miharjo.

Menurut Marbi, kalau ada yang mengatakan bila Jokowi berasal dari keluarga tak mampu, salah besar. Sebab, saat masih hidup, kakek Jokowi yang asli Karanganyar ini dahulunya adalah seorang Kepala Desa.

"Wiryo Miharjo orang terpandang di desa ini. Beliau Kepala Desa di tempat ini. Bahkan Wiryo itu bisa dikatakan Kepala Desa seumur hidup. Saya tahu pasti itu, karena saya dulunya bawahan Wiryo," papar Marbi saat ditemui di kediamannya, di Dusun Kauman Desa Kragen, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (27/5/2014).

Marbi mengatakan selain Wiji ayah dari Jokowi, Wiryo Miharjo memiliki lima orang anak yaitu Wahyono, Mulyono, JokO Sudarsono, Heru Purnomo. Dan ayah Jokowi sendiri,Wiji merupakan anak tertua dari lima bersaudara tersebut.

Menurut Marbi, meskipun memiliki lima orang anak, Wiryo Miharjo tak kesulitan dalam menafkahi. Pasalnya seluruh anak-anak Wiryo, termasuk ayah Jokowi diberi satu persatu warisan.

"Ayah Jokowi sendiri, Wiji, diberi selepan (penggilingan padi) sebelum akhirnya selepan itu dijual ke saya pada tahun 1977 seharga Rp6 juta. Penggilingan padi itu dijual bukan karena kesulitan ekonomi, tapi karena Wiji pindah ke Sumber Solo, sekitar 30 tahun yang lalu," paparnya.

Meskipun Wiji telah menjual penggilingan padi, namun Wiryo Miharjo tetap memberikan modal kepada Wiji. Hanya saja, Marbi tak mengetahui pasti usaha apa yang diberikan Wiryo kepada anak tertuanya tersebut.

Yang Marbi tahu, Wiji selanjutnya pindah dari Karanganyar menuju tempat tinggalnya saat ini di sekitar Balaikambang hingga sekarang.

"Terus terang saya kaget waktu dengar kalau katannya Jokowi tiga kali digusur. Setahu saya, sejak pindah hingga saat ini, rumahnya tidak pernah pindah-pindah. Ya di situ terus. Kalau tidak salah di depannya sekarang ada garasi bus Damri," ungkapnya.

Hal senada diutarakan warga lainnya Kasurin (60) yang mengaku sangat akrab dengan Wiji, ayah Jokowi. Meskipun bukan teman seumuran dengan Wiji, karena Wiji anak kepala desa dimana dirinya tinggal, praktis sebagai warga biasa merasa bangga bisa berteman dengannya.

"Yen wong jowo bilang, keluargane Jokowi, si Wiji kui balung gajah. Ora bener yen ono sing ngomong keluargane Jokowi kui wong ora mampu. Bondone tanah okeh ning endi-endi. (Kalau orang jawa bilang, keluarganya Jokowi, si Wiji (ayah Jokowi) itu dari keluarga mampu. Tidak benar kalau ada yang bilang keluarganya Jokowi orang tidak mampu. Harta tanah banyak dan ada dimana-mana)," paparnya.

Sumber: http://pemilu.sindonews.com/read/2014/05/28/113/867760/ssst-ini-rahasia-keluarga-jokowi

Joko Widodo: PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilarang membawa kendaraan pribadi setiap Jumat pertama dalam satu bulan

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ahmad Sabran
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengeluarkan aturan baru bagi pegawainya, yakni melarang membawa kendaraan pribadi. Jokowi menegaskan bahwa langkah pembatasan kendaraan pribadi untuk menekan kemacetan juga diterapkan bagi bawahannya.

Mulai Jumat(3/1/2013) besok, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilarang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat setiap Jumat pertama dalam satu bulan.

Jokowi mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam ingub tersebut diinstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Wali Kota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kelapa Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya.

"Mewajibkan kepada seluruh pejabat dan pegawai, agar dalam melaksanakan tugas ke tempat kerja menggunakan kendaraan umum dan dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi baik beroda empat maupun dua. Juga kendaraan dinas operasional," kata Jokowi, dalam Ingub yang ditandatangani pada (30/12/2013).

Kebijakan tersebut dikecualikan bagi ambulans, pemadam kebakaran, patroli jalan raya, penanggulangan bencana, Satpol PP, pompa banjir, penyiraman tanaman, pengangkut sampah, pengangkut air kotor, perpustakaan keliling, operasi yustisi, bus antar jemput pegawai, dan kendaraan bermotor lainnya untuk pelayanan masyarakat.

Jokowi juga menginstruksikan para PNS agar bisa melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bagi PNS yang melanggar akan dikenakan sanksi hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua kantor-kantor Pemprov DKI di seluruh DKI.

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/mulai-jumat-pns-di-dki-dilarang-bawa-kendaraan-110414645.html 

Hadiri JRL, Jokowi Ingin Pesannya Ini Didengar Metallica

Vokalis Arkarna, Ollie Jacobs temui Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta (Foto: Dede/okezone)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sukses menggelar perhelatan ulang tahun kota Jakarta ke-486, Sabtu 22 Juni kemarin. Namun, tidak membuat Jokowi lupa akan pagelaran Java Rockinland JRL 2013 (JRL).
Kedatangan Jokowi di hari kedua JRL tentu menyedot perhatian para penonton yang hadir di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara. Selain ingin menonton, Jokowi juga menyampaikan pesan jika Indonesia, khususnya Jakarta aman untuk dikunjungi.

"Jadi selain kepingin nonton dan bukan ditonton. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat internasional kalau Indonesia khususnya Jakarta dalam keadaan aman. Jadi sekalipun Metalica mau datang mereka bisa mengetahui informasi ini," ujar Jokowi saat ditemui di JRL 2013, Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Minggu (23/6/2013).

Menurut Jokowi, pagelaran musik seperti JRL merupakan bagian dari budaya. Bahkan dirinya menyarankan agar seluruh band lokal, baik band lama maupun baru harus diberi kesempatan untuk tampil.

"Karena event ini bagian dari budaya. Makanya kesempatan semacam ini jangan disia-siakan. Apalagi kalau ada grup band baru bisa tampil. Paling tidak menunjukan kemampuannya di event semacam ini," saran pria yang gemar akan musik itu.

(tre)false

Egie Gusman - Okezone

Berita Terkait : jokowi

• Lagu Dangdut "Jokowi" Ada Rasa "Harlem Shake"
• Bens Leo: Jokowi Music Lover, Jangan Arahkan ke Gratifikasi!
• Jokowi: Gedung Pertunjukan Harus Dibangun!
• Tak Suka Jazz, Jokowi Tetap Dukung JakJazz 2012
• Jokowi Tak Yakin Metallica Konser Lagi di Indonesia
• Jokowi: Saya Tak Tahu Lady Gaga, Tapi Tahu Judas Priest

Sumber: http://music.okezone.com/

Jokowi: PRJ Monas untuk Usaha Kecil

Joko Widodo (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Berbeda dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang terkejut dengan membludaknya Pekan Produk Kreasi Daerah (PPKD) yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya masih ingin mengkalkulasi pengunjung PPKD.

PPKD yang digadang-gadang sebagai embrio Pekan Raya Jakarta itu, menurutnya masih menggunakan sedikit bagian dari Monas, yakni bagian barat dan selatan. Dari itu, dirinya belum mengkalkulasi berapa pengunjung yang bisa datang saat dirinya menggunakan seluruh kawasa Monas.

"Sekarang dihitung seluruh Monas bisa nampung berapa. 3 bulan lah nanti konsepnya ketemu. Biar yang PRJ (Kemayoran) sekarang sebagai pameran dagang bagus, kemudian PRJ (Pesta Rakyat Jakarta) ini nanti akan kita garap untuk yang usaha kecil, mikro dan menengah," kata Jokowi saat ditemui di kediaman Megawati, Menteng , Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2013).

Ketika Pemprov DKI benar-benar menggunakan seluruh kawasan Monas untuk menggelar pesta rakyat, orang nomor satu di Jakarta itu menjelaskan, tidak akan memungut biaya sewa bagi para pedagang dengan harga tinggi.

"Ya kalau bayar paling mahal ya Rp2.000. Kalau gratis itu kan beratnya di pengendalian penonton. Nanti standnya rubuh, bubar. Lalu juga kan soal kebersihan kita, juga kan cost disitu banyak," terangnya.

Sebelumnya, Ahok menjelaskan bahwa Pemprov DKI sedang mencanangkan Detail Engineering Design (DED) untuk dapat membangun parkir kendaraan dan juga stand bagi para pedagang secara underground di Monas hingga menuju Stasiun Gambir.

Jika rencana itu dapat segera dimatangkan, mantan Bupati Belitung Timur itu menginginkan untuk membangun proyek tersebut di tahun depan. 

Berita Selengkapnya Klik di Sini

Angkasa Yudhistira - Okezone

(put)

Berita Terkait : JKT 486

• Imbas PRJ Monas, Lalin Arah Gambir Macet Parah
• Jadi Tujuan Malam Minggu, Parkir PRJ Monas Tumpah ke Jalan
• Tarif Toilet PRJ Monas Mahal, Pengunjung Protes
• Eh, Guruh Soekarnoputra Jualan Batik di PRJ Monas
• Takut Kehujanan, Pengunjung PRJ Monas Bubar
• Duh... Monas Penuh Sampah Gara-Gara PRJ Jokowi
• Peserta PRJ Versi Jokowi di Monas Ngeluh Kepanasan
• Ahok: Saya Ingin Jakarta Jadi Model Indonesia Baru
• Ahok Tak Sangka Pengunjung PPKD Membludak

Sumber: http://jakarta.okezone.com

Kartu Jakarta Sehat dan Rencana Pemakzulan Jokowi

Kisruh Kartu Jakarta Sehat mengancam posisi Joko Widodo.

 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo / (VIVAnews/Fernando Randy)

VIVAnews - Kisruh Kartu Jakarta Sehat mengancam posisi Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta berencana menggunakan hak impeachment atau pemakzulan. Mereka menganggap Jokowi tak mampu menyelesaikan masalah jaminan kesehatan masyarakat.

Niat impeachment sendiri sudah digulirkan DPRD sejak dua hari lalu. Kemarin anggota Komisi Bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta Asraf Ali menegaskan ancaman ini. Ia mengatakan sudah mengumpulkan 32 tanda tangan anggota DPRD yang akan memakzulkan mantan walikota Solo ini. Mereka yang membubuhkan tanda tangan adalah anggota Fraksi Demokrat, PPP, Hanura, PDS, PAN, PKB, dan Golkar.

Penggalangan tanda tangan ini didorong rencana mundurnya 16 rumah sakit pelaksana program KJS. Dewan merespon semua keluhan rumah sakit akibat sistem pembayaran INA CBG's yang diterapkan.

Indonesia Case Base Groups atau INA CBGs adalah tarif paket dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) berdasarkan jenis penyakit atau diagnosis dan prosedur pelayanan yang berkaitan dengan mutu serta efektivitas pelayanan. Kebijakan ini juga untuk pengendalian biaya rumah sakit.

Pada paket ini, Pemprov DKI harus membayar premi asuransi kesehatan kepada PT Askes sebesar Rp23.000 per kepala per bulan. Namun premi ini dinilai tak layak. Karena itu, 16 rumah sakit rekanan menyatakan mengundurkan diri.

Namun, Jokowi menanggapi santai munculnya isu impeachment ini. "DPRD mau impeachment, ya silakan. Saya siap saja kok," katanya di Balai Kota, Jumat, 24 Mei 2013.

Ia menjelaskan DPRD mempunyai banyak hak untuk mengkritisi. Menurutnya, semua sistem punya fungsi dan kebijakan. Fungsi legislatif hanya melakukan pengawasan, tidak menjalankan program.

Jokowi menilai bahwa ancaman itu salah sasaran. Menurutnya, akar permasalahan KJS, yaitu INA CBG's, bukanlah tanggung jawab Pemprov DKI semata.

"INA CBG's itu tugasnya Kemenkes. KJS hanya dijadikan percontohan pemerintah pusat sebelum diberlakukan secara nasional," katanya.

Jokowi menjelaskan ada ketidaksamaan nilai biaya pelayanan kesehatan antar rumah sakit. Ongkos layanan ini juga menyangkut satus dari rumah sakit dari tipe A hingga D. Selain itu ada perbedaan dalam tindakan medis terhadap sebuah penyakit.

"Contohnya, tindakan medis. Misalnya sakit perut ada yang diputuskan dioperasi, ada dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki. Bukan KJS-nya," kata Jokowi.

Sedangkan untuk biaya layanan, Jokowi mencontohkan ongkos cuci darah. Di RS A biayanya Rp2 juta. Di RS B biayanya Rp1 juta dan di RS C biayanya Rp600 ribu. "Ini harus distandarkan. Kalau semua sama Rp2 Juta, anggarannya jebol," katanya.

Belagu dan ngawur

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama justru mempertanyakan niat pemakzulan ini. "Kalau mau tanya, ya panggil kami saja. Hak tanya saja dibilang pemakzulan. Belagu banget," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota.

Justru Ahok mempertanyakan bagaimana upaya itu dilakukan. Provinsi itu terdiri dari pemerintah dan DPRD. "Ini bukan seperti hubungan DPR dengan presiden. Ini beda," tuturnya.

Mantan Bupati Belitung ini menjelaskan DPRD memang mempunyai banyak hak. Namun dalam permasalahan ini, DPRD juga bisa menggunakan hak interpelasi yang merupakan hak meminta keterangan.

Ketua Fraksi Partai Gerindara DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi justru mempertanyakan rencana impeachment ini. Menurut Sanusi ancaman pemakzulan itu berlebihan. "Interpelasi silakan saja, ini kan bagian dari demokrasi. Kami tidak dapat membendung. Tapi kalau impeachment, terlalu ngawur," katanya.

Sanusi menjelaskan, untuk melakukan pemakzulan, harus menempuh jalur yang panjang. Tidak bisa dengan mudah. Gubernur dalam tata tertib dan undang-undang, kata Sanusi, dapat dimakzulkan jika meninggal dunia dan melakukan pelanggaran berat. "Menurut saya gagasan ini, ya terlalu ngawur," katanya.

Hak interpelasi menurutnya wajar, untuk meminta penjelasan dari gubernur sendiri. Tapi, kata dia, persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah dibahas Komisi E bersama Dinas Kesehatan dan 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program KJS. "Saya rasa sudah selesai," katanya.

Karena itu, Fraksi Gerindra dengan tegas menolak usulan pemakzulan terhadap Gubernur Jokowi. "Bagi fraksi ini semua masalah sudah selesai dalam pertemuan kemarin. Makanya kami tak akan ikut dalam upaya penggalangan ini," katanya.

Senada dengan Gerindra, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jhony Wenas menegaskan, kisruh soal KJS sudah selesai dibahas. Sehingga, tidak diperlukan lagi interpelasi, bahkan pemakzulan.

"Ini sudah diselesaikan. Terus apa lagi yang mau ditanyakan ke gubernur," ujarnya.

Jhony Wenas menilai jika usulan yang tengah digadang anggota adalah usulan personal anggota, bukan fraksi ataupun partai. "Ya itu kan hak interpelasi. Hak perorangan yang dimiliki anggota DPRD," katanya. (eh)

BERITA TERKAIT:

Rencana Interpelasi Jokowi Bakal Mentah?

• VIDEO: Jokowi akan Gusur Rumah Dinas Lurah dan Camat
• Jokowi: Jangan Persepsikan Seolah KJS Gagal
• Datangi RSUD Cengkareng, Jokowi Dicecar Keluhan Pasien KJS
• Gerindra: Ngawur Jika Gubernur Jokowi Dimakzulkan

Sumber: http://metro.news.viva.co.id/ 

Hentikan Lelang Jabatan Camat Lurah di Pemprov DKI

Berdasarkan rangkuman berita media online dan analisis sederhana berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka kami memberikan 3 masukan untuk kebangkitan bersama bangsa Indonesia yaitu :

1. Hentikan Lelang Jabatan yang saat ini akan dilakukan oleh Pemprov DKI, karena  hal ini akan lebih membawa kembali PNS dalam jeratan kepentingan politis dari pada pengembangan karir PNS. Kembalikan saja pengangkatan PNS melalui Baperjakat sesuai peraturan perundang-undangan, yang salah selama ini adalah tidak pernah ada keikhlasan kita untuk menjalannya. Perlakukanlah PNS seperti halnya lingkungan keluarga
2. Tunda kegiatan lelang jabatan dan menggantinya dengan modifikasi pada  melalui baperjakat melalui penyediaan sistem informasi kepegawaian secara terpadu dan online, sehingga Baperjakat dan Gubernur dapat memantau secara mudah. Kami berkeyakinan banyak anak bangsa yang sanggup membuatkan softwarenya dan harga yang jauh lebih murah dan penilaian kinerja PNS dapat dilakukan seperti guru menilai muridnya.
3. Kegiatan Lelang Jabatan dapat dilanjutkan dengan catatan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik undang-undang republik Indonesia nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota Jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jahatan Struktural, PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan maupun PP No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan akan memperoleh pejabat yang berkompetensi serta pelaksanaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. walaupun hal ini terbuka dengan adanya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Penyusunan Kompetensi Jabatan dan Surat Edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah. ami tidak menyarankan ini dilakukan karena kedua aturan ini kami anggap mubazir. Dan termasuk agar Pemda DKI  mencabut terlebih dahulu Pergub DKI No 185 Tahun 2009 dan Pergub DKI No 163 Tahun 2010 baru lelang jabatan ini dapat dialksanakan. baca manajemen karir PNS sepertinya perlu mencontoh karir di TNI.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Mohon maaf Pak jokowi, mungkin judul tulisan hingga isinya mungkin membuat bapak tersinggung, tapi yakinlah ini adalah bentuk kasih sayang kami kepada bapak. Kami gak rela tokoh yang dekat masyarakat rajin ulet cekatan harus terjebak dalam kondisi ini. Dan kebetulan nama bapak memang cukup populer,  sampai-sampai media berita online yang sampai berbulan-bulan wajah bapak terus terpampang dikolom kanannya.  Oleh karena itu melalui Cara Indonesia Bangkit ini kami tidak lelang jabatan ini akan dikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Kami tidak ingin melihat sejarah kelam PNS di Indonesia terulang kembali

Salam semoga sukses pak.

Catatan :
Jika Pilihan Pemda DKI untuk melanjutkan sistem lelangnya, ada 3 catatan yang mesti menjadi perbaikan yaitu :

1. Menambah dasar hukum : Pada keputusan Gubernur DKI No. 493 Tahun 2013 perlu ditambah PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan maupun PP No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
2. Menyesuaikan Tim Seleksi : Menyesuaikan Tim seleksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jahatan Struktural
3. Menambah Persyaratan Peserta seleksi : Persyaratan yang ditambahkan tercantum dalam PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan maupun PP No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Pemerintah DKI Lelang Jabatan Camat dan Lurah

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai membuka proses lelang jabatan camat dan lurah yang terbuka untuk pegawai negeri sipil.

Gubernur Joko Widodo mengatakan lelang jabatan camat dan lurah bertujuan mencari kandidat yang kompeten (AP/Achmad Ibrahim)

JAKARTA — Gubernur Jakarta, Joko Widodo mengatakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai membuka proses lelang jabatan camat dan lurah yang bertujuan untuk mendapatkan pejabat pemerintah yang berkompetensi.

Joko mengatakan proses lelang jabatan tersebut memberi kesempatan pegawai  negeri sipil untuk menyerahkan lamaran, setelah itu dilakukan uji kelayakan  dan kepatutan secara terbuka dan diakhiri dengan penentuan camat dan lurah terpilih.

Dalam proses lelang jabatan, tambah Joko, pemerintah Jakarta membentuk panitia seleksi diantaranya melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), fakultas psikologi Universitas Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Joko menegaskan selain bersih dari  berbagai kasus termasuk kasus korupsi, camat dan lurah terpilih harus siap membantu masyarakat.

“Kita ingin seleksi dan promosi terbuka ini untuk mendapatkan pejabat-pejabat yang memiliki kompetensi, menguasai masalah di wilayahnya, kemudian mau melayani masyarakat,” ujarnya kepada wartawan Sabtu (6/4).

Seorang pegawai negeri sipil, Sahrudin, menilai lelang jabatan camat dan lurah merupakan mekanisme baru yang positif, karena selain melalui proses demokrasi, juga membuat PNS lebih bersemangat untuk bersaing secara sehat.

“Sangat bagus, itu memotivasi seluruh PNS, itu hal yang terbaik untuk Pemda DKI,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan seorang warga yang bertempat tinggal di sebuah rumah susun di Jakarta Pusat, Benny.

“Daripada harus dipilih mendingan dia nyalonin agar nanti bisa dipertanggungjawabkan juga,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Widjayanto berpendapat, proses lelang jabatan sebaiknya dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, selain tetap menghargai para camat dan lurah yang masih menjabat saat ini untuk tidak diberhentikan dan diberi kesempatan hingga jabatannya berakhir, proses bertahap akan memberikan pembelajaran.

“Pak Joko dan Pak Ahok kan punya lima tahun kalau dia ingin memperbaiki Jakarta. Reformasi birokrasi melalui  cara ini jangan dilakukan seketika. Barangkali setahun itu ada dua kali penggantian camat dan lurah, jadi tidak semua camat dan lurah diganti seketika,” ujarnya.

Rencananya seluruh proses lelang jabatan camat dan lurah akan dimulai Senin (8/4), dan tercatat 44 posisi camat dan 267 kursi untuk lurah akan diperebutkan.

Berdasarkan data pemerintah DKI Jakarta, jumlah PNS yang layak ikut dalam proses lelang jabatan untuk camat sekitar 2.700 orang dan untuk lurah sekitar 3.300 orang. Usia para calon pelamar camat dan lurah  ditetapkan maksimal 52 tahun.

Sejak wacana lelang jabatan disampaikan Joko Desember tahun lalu, banyak pihak memberikan respon positif karena hal ini dinilai dapat memperbaiki birokrasi. Berbagai kalangan berharap kedepannya nanti proses lelang jabatan diberlakukan tidak hanya untuk kalangan PNS namun juga swasta dari berbagai profesi.

Berita Terkait:

• Pemda DKI Didesak Evaluasi Kartu Jakarta Sehat
• Menyusul Kasus Kematian Bayi, Pemda DKI Akan Tambah NICU
• Jakarta Akan Bangun Kereta Bawah Tanah Tahun Ini
• Jokowi, Raih Penghargaan Walikota Terbaik Ketiga Dunia
• Perbaikan Sistem Transportasi Jakarta Harus Dimulai dari Bus

Sumber: http://www.voaindonesia.com/