Tampilkan postingan dengan label Berita Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita Politik. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 31 Januari 2015

Komentar Prabowo Soal Konflik KPK-Polri

Komentar Prabowo Soal Konflik KPK-Polri

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan ketika berjalan menuju ruang tunggu setibanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR-- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan meyakini keputusan yang diambil terkait pengangkatan Kapolri dan kasus hukum pimpinan KPK sesuai dengan kehendak rakyat.

"Jadi kita singgung sebentar komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara komitmen beliau, kita dukung Polri dan KPK sama-sama penting dan harus kita jaga bersama," kata Prabowo, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1) sore.

Sementara terkait pelantikan Kapolri, Prabowo mengatakan hal itu merupakan kewenangan Presiden dan pemerintah. "Urusan lainnya, itu sebetulnya tugas dan hak eksekutif, kami sepakat tadi saya sampaikan hormati apapun keputusan yang diambil oleh presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia saya yakin beliau utamakan kepentingan rakyat dan piih yang terbaik untuk kepentingan bangsa," ujarnya.

Selain membicarakan masalah bangsa, Prabowo juga mengatakan kunjungannya ke Istana Bogor sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya, saat sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke kediaman Prabowo.

"Sebagai orang timur kita mengerti tata krama, saya mohon untuk diterima di kediaman resmi sebagai presiden, dalam pertemuan singkat saya sampaikan komitmen saya mendukung usaha bersama kita membangun bangsa Indonesia menjaga keutuhan bangsa dan sama-sama bertekad mengurangi kemiskinan dan menjaga kekayaan bangsa," kata Prabowo.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 14.10 WIB. Prabowo datang dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang warna cokelat, sementara Presiden mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru.

Soal: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/29/nixn05-soal-konflik-kpkpolri-ini-komentar-prabowo

Senin, 27 Oktober 2014

Nama-nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK

Nama-nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK


Ada 34 Kementerian dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK dan dua orang wakil menteri yakni Wamen Luar Negeri dan Wamen Keuangan, dalam kabinet bernama Kabinet Kerja.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang seragam mengenakan kemeja putih.
Setelah resmi diumumkan Ahad (26/8) sore ini, menteri-menteri kabinet Jokowi-JK akan langsung dilantik pada Senin (27/10) besok serta langsung akan menggelar rapat kabinet perdana.
Berikut nama-nama menteri dalam kabinet Jokowi-JK:
1. Menteri Sekretaris Negara: Prof. Dr. Pratikno (Rektor UGM)
2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago (Ahli kebijakan publik dan anggaran)
3. Menteri Kemaritiman: Indroyono Soesilo (Praktisi)
4. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto (Mantan KSAL)
5. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil (ahli ekonomi)
6. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP)
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan (Dirut PT KAI)
8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti (Wirausahawati)
9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya (Profesional)
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (PDI Perjuangan)
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi (Dubes RI di Belanda)
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD)
14. Menteri Hukum dan Ham: Yasonna H.Laoly (PDI Perjuangan)
15. Menkominfo: Rudi Antara (profesional)
16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Nasdem)
17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro (ekonom)
18. Menteri BUMN Rini M.Soemarno (mantan Ketua Tim Transisi/mantan menteri perindustrian)
19. Menteri Koperasi dan UMKM: Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Hanura)
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel (profesional)
22. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman (praktisi)
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (politisi)
24. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono (birokrat)
25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem)
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan (Nasdem)
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin (PPP)
28. Menterni Kesehatan: Nila F Moeloek (profesional)
29. Menteri Sosial: Khofifah Indra Parawansa (tokoh Muslimah NU)
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan anak: Yohanan Yambise
31. Menteri Budaya Dikdasmen: Anies Baswedan (mantan Tim Transisi)
32. Menristek dan Dikti: M.Nasir (Rektor Undip)
33. Menpora: Imam Nahrawi (politisi)
34. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (PKB)


Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/26/ne1sau-ini-namanama-menteri-kabinet-kerja-jokowijk

Kamis, 02 Oktober 2014

Setya Novanto, Ketua DPR 2014 - 2019

Setya Novanto, Ketua DPR 2014 - 2019

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. - Kompas.com/SABRINA ASRIL

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih menyapu bersih kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Berikut ini adalah susunan pimpinan DPR RI.

Ketua DPR
Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar)

Wakil Ketua
Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra)
Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat)
Fahri Hamzah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Taufik Kurniawan (Fraksi Partai Amanat Nasional)
Penetapan Paket itu pun tanpa hambatan dan langsung disetujui dalam sidang paripurna penetapan pimpinan DPR yang berlangsung dari Rabu (1/9/2014) malam hingga Kamis (2/9/2014) dini hari. Pasalnya, semua partai koalisi merah putih dan partai demokrat kompak mengajukan lima nama itu dalam paket.

"Ternyata dari enam fraksi sama (mengajukannya), dengan demikian hanya ada satu paket. Apa perlu dipilih lagi? Tidak kan. Karena ada satu paket diajukan enam fraksi," ujarnya.

Langsung saja pimpinan sidang Popong Otje Djunjunan mensahkan kelima nama tersebut. Tok!

"Dengan demikian ketua dan wakil ketua terpilih sudah kita dengar besama," kata Popong setelah menyebutkan satu persatu kelima nama itu.

Koalisi Jokowi-JK yang sudah gagal mengajukan paket sebelumnya memutuskan untuk walkout.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Ihsanuddin
Editor : Hindra Liauw
Kamis, 2 Oktober 2014 | 02:47 WIB

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/10/02/02475091/Setya.Novanto.Ketua.DPR.2014-2019

Rabu, 23 Juli 2014

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

 
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo selalu mengelak jika ditanya soal visi misinya kalau terpilih sebagai presiden RI. Ia hanya sempat mengungkapkan, salah satu program besarnya yaitu revolusi mental. Lainnya, Jokowi memilih untuk menyimpan rapat visi misinya dan berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.

Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter.

Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.

Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.

"Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas," papar Jokowi. 

2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

"Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul," katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

"Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand. 

"Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu," ujar Jokowi.

"Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya," katanya lagi.

3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa," kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

"APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan," ujarnya.

4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?" kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

"Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran," lanjutnya.

5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".

Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.

"Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya," katanya.

"Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya," jelas Jokowi .

Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.

"Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.

"Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara," kata Jokowi.

6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/05/15/0705215/Ini.Visi.Misi.Jokowi.kalau.Jadi.Presiden.

Rabu, 09 April 2014

Hasil Quick Count Pemilu Legislatif 2014

Hasil Quick Count Pemilu Legislatif 2014

Pantau Quick Count Pemilu di detikcom!

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
 
 
 
Jakarta - Kemajuan teknologi memungkinkan hasil Pemilu Legislatif 9 April diketahui dengan cepat. Penasaran hasilnya? Cukup pantau quick count di detikcom!

detikcom bekerjasama dengan LPP Radio Republik Indonesia (RRI), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Cyrus Network (CN) akan menyajikan hasil quick count Pemilu 2014 pada Rabu (9/4/2014).

LPP RRI melakukan hitung cepat dengan melibatkan 2.000 relawan yang disebar di 2.000 TPS dengan metode multistage random sampling. Dengan metode ini, RRI ingin menyuguhkan hasil quick count secara real time dan tercepat.

"Kami konsisten dengan tagline Radio Pemilu," ujar Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti saat berbincang dengan detikcom, Selasa (8/4/2014).

Cyrus Network (CN) bekerjasama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam menyelenggarakan quick count dan survei exit poll Pemilu Legislatif 2014. Jumlah sampel yang digunakan juga 2.000 TPS. Tingkat akurasi dua lembaga survei ini juga tak diragukan lagi.

Untuk menyebarluaskan hasil quick count tersebut, LPP RRI, CSIS, dan Cyrus Network bekerjasama dengan detikcom. Hasil quick count yang dilakukan oleh LPP RRI dan kolaborasi CSIS-Cyrus Network akan dipublikasikan secara realtime oleh media kesayangan Anda ini.

Jadi jangan lupa, pantau quick count Pemilu 2014 hanya di detikcom!


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(van/nrl
 
Sumber:  http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/04/08/153709/2549137/1562/pantau-quick-count-pemilu-di-detikcom?9922032

Kamis, 03 April 2014

Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014

Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014

Perubahan peraturan

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%

Peserta

Pada tanggal 7 September2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, dimana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, dimana KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014: Berikut adalah daftar partai tersebut beserta nomor urutnya:
No. urut Lambang dan nama partai
1 Partai NasDem.svg Partai NasDem
2 Pkb.jpg Partai Kebangkitan Bangsa
3 Contoh Logo Baru PKS.jpg Partai Keadilan Sejahtera
4 PDIPLogo.png Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5 Logo GOLKAR.jpg Partai Golongan Karya
6 Gerindra.jpg Partai Gerakan Indonesia Raya
7 Democratic Party (Indonesia).svg Partai Demokrat
8 Partai Amanat Nasional.svg Partai Amanat Nasional
9 Ppp-logo.jpg Partai Persatuan Pembangunan
10 HANURA.jpg Partai Hati Nurani Rakyat
Sementara berikut ini adalah daftar partai yang mendaftar sebagai peserta namun gagal dalam verifikasi awal (*), verifikasi administrasi (**), atau verifikasi faktual (***):
Pada 18 Maret 2013, Komisi Pemilihan Umum mengabulkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan Partai Bulan Bintang dapat mengikuti Pemilu 2014. PBB ikut menjadi peserta Pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14.[8]. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia juga menjadi peserta Pemilu 2014 setelah KPU mengabulkannya pada 25 Maret 2013. PKPI menjadi peserta dengan nomor urut 15.
No. urut Lambang dan nama partai
14 Bulan Bintang.jpg Partai Bulan Bintang
15 Logo PKPI.jpg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Pada tanggal 10 Maret 2013, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi menyatakan bergabung dengan Hanura, yaitu:[9]
  1. Partai Kedaulatan
  2. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
  3. Partai Nasional Republik (Nasrep)
  4. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
  5. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
  6. Partai Kongres
  7. Partai Damai Sejahtera (PDS)
  8. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
  9. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
  10. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

Selengkapnya... Klik disini!




Sabtu, 15 Maret 2014

Caleg Gelar Ritual di Sungai demi Dapatkan Kursi


Caleg Gelar Ritual di Sungai demi Dapatkan Kursi

NGAWI, KOMPAS.com — Calon anggota legislatif (Caleg) Dapil V DPRD Kabupaten Ngawi dari Partai Demokrat, Miftahul Jannah, ditemani suaminya menggelar ritual doa dan mandi di Sungai Tempuk Alas Ketonggo (Srigati) Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Rabu (12/3/2014) kemarin.

Ritual dilakukan agar bisa lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Ngawi dalam Pemilihan Umum Lagislatif (Pileg) 9 April 2014.


Miftahul Jannah membasuh muka. (Surya/Sudarmawa)
Berbagai upaya, termasuk upaya spiritual yang tidak masuk akal dilakukan para caleg di daerah untuk mendapatkan berkah dan terpilih menjadi wakil rakyat. Puluhan caleg mendatangi tempat ini, tetapi kebanyakan melakukan ritual di sungai ini secara sembunyi.



Tak hanya Miftahul Jannah, sejak sebulan mendekati pelaksanaan pemilihan umum legislatif (Pileg), puluhan calon anggota legislatif (Caleg) sudah berdatangan ke Alas Ketonggo (Srigati).


Mereka datang ke Alas Ketonggo untuk menggelar ritual doa dan mandi di Sungai Tempuk yang ada di tengah hutan jati itu.


Juru Kunci Alas Ketonggo, Marji, mengatakan, sudah banyak caleg yang datang ke Alas Ketonggo untuk menggelar ritual berdoa dan mandi di Sungai Tumpuk.



Miftahul Jannah saat ritual doa dan mandi di Sungai Tempuk  (Surya/Sudarmawan)
Rata-rata mereka berharap bisa lolos menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD di lokasi yang dianggap keramat itu.

"Yang datang kalau puluhan atau sekitar 50 orang sudah ada. Rata-rata datangnya secara sembunyi-sembunyi. Kalau namanya saya lupa mereka merata dari bermacam-macam partai yang bertarung dalam Pileg 9 April itu. Wong sehari sudah ada 3 sampai 5 orang sejak dua pekan terakhir," kata Marji.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Editor : Glori K. Wadrianto
Sumber: Harian Surya

Kamis, 13 Maret 2014

Pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas murid


Pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas murid

Dubes Indonesia Dino Patti Djalal. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Dalam menghadapi tantangan kompetisi dunia, Indonesia harus memiliki kualitas sumber daya yang berkualitas dan kompetitif melalui peningkatan kapasitas para pendidik. Hal tersebut menjadi penting bagi Indonesia dalam memenangkan kompetisi global di abad 21 ini.

"Kita ingin melihat Indonesia di abad 21 pendidikan dan inovasi menjadi bagian sukses atau menjadi keunggulan Indonesia," kata pendiri gerakan Modernisator, Dino Patti Djalal di Hotel Bidakara Jl Gatot Subroto Jakarta, Kamis (13/3).

Pada sambutannya, Dino Patti Djalal menegaskan bahwa pendidik adalah kunci sukses anak didik. "Kunci sukses guru ialah kedekatan dengan murid agar dia bisa terpacu belajar. Ada semangat dan tidak mau kalah dengan teman lainnya," ujar mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat tersebut.

Menurutnya, kurikulum menjadi sangat penting untuk menekankan skill di abad 21. Maka dari itu, guru harus benar-benar memikirkan skill tersebut.

Di kesempatan yang sama, Pakar pendidikan Arief Rachman menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses dan usaha agar terciptanya suasana penting agar dapat mengembangkan potensi diri.

Arief menambahkan, penekanan pesan antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum 2013 sangat jauh berbeda. kurikulum sebelumnya berdasarkan fokus pada kognitif sedangkan kurikulum 2013 berfokus pada afektif atau karakter.

Acara ini dihadiri oleh 300 orang peserta yang berasal dari berbagai macam elemen pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pakar dan pemerhati pendidikan, serta akademisi.
[war]

Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/pentingnya-pelatihan-untuk-meningkatkan-kualitas-murid.html

Rabu, 12 Maret 2014

Daftar 45 Perempuan yang Menerima Aliran Uang Ahmad Fathanah


Daftar 45 Perempuan yang Menerima Aliran Uang Ahmad Fathanah

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Ahmad Fathanah hadir dalam sidang kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2013). Fathanah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi dengan terdakwa Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersangka dugaan suap pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Ahmad Fathanah diketahui banyak mengalirkan dana kepada sejumlah kerabat perempuannya.
Namun, dana-dana itu dicurigai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari tindak pidana yang dilakukan Fathanah.
Sejumlah kerabat perempuan Fathanah, bahkan pernah dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh penyidik KPK. Diantaranya yakni Maharani Suciyono, Vitalia Shesya, Ayu Azhari, Dewi Kirana, Tri Kurnia Rahayu dan Sefti Sanustika. Sejumlah uang dan benda berharga bahkan kendaraan bermotor sudah disita dari oleh KPK dari perempuan-perempuan tersebut.
Namun, ada banyak perempuan lagi yang belum dipanggil KPK, meski berkas penyidikan Fathanah sudah hampir rampung.
Informasi yang dihimpun, Fathanah diduga telah mengalirkan uangnya ke 45 wanita.
Ada pun 45 wanita yang diduga menerima aliran dana Fathanah sebagai berikut:
1. Dewi Kirana: Rp156 juta lewat BCA sebanyak 30 kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober2005. Rp 6,75 juta lewat BCA, empat kali, per 9 Februari 2004-15 Juni 2005. Rp265 juta lewat Bank Mandiri, delapan kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
2. Yulia Puspitasari: Rp 110 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
3. Evi Anggraini: Rp 525 juta lewat Bank Mandiri, tiga kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013, PT Swakarya Adi Indah. Dan Rp600 juta lewat Bank Mandiri, 12 kali.
4. Ade Raechani: Rp 6 juta lewat BCA, tiga kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
5. Amelia Oktrivina: Rp 30 juta lewat BCA, satu kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
6. Andi Marniaty: Rp 47,5 juta lewat BCA, tujuh kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
7. Fatimah Samsi: Rp16,5 juta lewat BCA, delapan kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
8. G Irena Wiradiputri: Rp11,7 juta lewat BCA, satu kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
9. Elly: Rp64,5 juta lewat BCA, dua kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
10. Mimin Mintarsih: Rp 7,25 juta lewat BCA, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005. Rp14,875 juta lewat BCA, satu kali, per 9 Februari 2004-15 Juni 2005.
11. Nurmala Sari Dewi: Rp 1,1 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
12. Hanny Surawati: Rp 3,5 juta lewat BCA, dua kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
13. Kiki Rizki Amalia: Rp 7,5 juta lewat Bank BCA, dua kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
14. Eveline J: Rp 4,25 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
15. Rina Remilya: Rp 120 juta lewat BCA, sembilan kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
16. Novia Ardhanariswa: Rp 128,5 juta lewat BCA, delapan kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
17. Rika Setiati: Rp5 juta lewat BCA, dua kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
18. Siti Asmala, Staf PT Winara Sabena, Konsultan Penilai: Rp 496 juta lewat BCA, 47 kali, 16 Maret 2004 -14 oktober 2005. Dan Rp 28,5 juta lewat BCA, dua kali, per 9 Februari 2004-15 Juni 2005.
19. Soleha: Rp 13,7 juta lewat BCA, tiga kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
20. Virdavid Chandra: Rp 725 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 2004 -14 Oktober 2005.
21. Yuandi Tjandra: Rp 9,4 juta lewat BCA, dua kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
22. Sukesi: Rp 52 juta lewat BCA, tiga kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
23. Yulaikha S Bany: Rp 3,15 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
24. Yulia Rivani Yusuf: Rp10 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
25. Wiwik Ermanto: Rp 500 juta lewat (data error), satu kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
26. Shela Aprilliana: Rp 3 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.
27. Amel Fadly, wiraswasta, CV Dana, diduga adik Fathanah, Rp 1,271 miliar lewat Bank Mandiri, dua kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
28. Vivi Rosita Polandi: Rp 100 juta lewat Bank Mandiri, dua kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013. Rp 50 juta lewat Bank Mandiri, dua kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
29. Amalia Malik: Rp 372 juta lewat Bank Mandiri, delapan kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
30. Putri Devani Kusumasari: Rp 150 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
31. Fitri: Rp 90 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
32. Dian Cendayani: Rp 50 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
33. Etti Sukaeti: Rp 45 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
34. Linda Silviana, profesional/dokter di RSUD Sabang, Istri Ahmad Zaky kader PKS, satu kali, Rp 1,025 miliar.
35. Dewi Akmalia: Rp 150 juta lewat Bank Mandiri, tiga kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
36. Maryano: Rp 24,9 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
37. Ruliana Rebecca: Rp 46 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
38. Sefti Sanustika: Rp 269 juta lewat Bank Mandiri, sembilan kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
39. Srikandi Rohani: Rp 50 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
40. Tri Kurnia Rahayu: Rp 35 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
41. Surtini Gulyanti, Rp 17 juta lewat Bank Mandiri, enam kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
42. Yulia Puspitasari R Sose: Rp 170 juta lewat Bank Mandiri, empat kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
43. Elsya Putri Adiyanti, 20 tahun, wiraswasta: Mandiri overbooking Rp 2 miliar lewat Bank Mandiri, dua kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
44. Erna Komalaningrum: Rp 25 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.
45. Erna: Rp 53 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Willy Widianto

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/23/ini-daftar-45-perempuan-yang-menerima-aliran-uang-ahmad-fathanah



Selasa, 11 Maret 2014

Profil Lengkap Partai Politik Peserta Pemilu 2014


Profil Lengkap Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Pemilihan Umum Indonesia 2014 diikuti oleh 12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh. Pemilu merupakan pesta demokrasi Indonesia yang digelar dalam periode lima tahun sekali. Rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

Berikut profil partai politik yang telah lolos verifikasi berdasarkan nomor urut.

1. PARTAI NASDEM
Ketua                             : Surya Paloh
Sekjen                            : Patrice Rio Capella
Bendahara                      : Frankie Turtan
Alamat Kantor DPP        : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350
Telp                                : 021‐ 3929801            
Fax                                 : 021‐ 31927288
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Ketua                             : Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Sc
Sekjen                            : H. Imam Nahrowi 
Bendahara                      :  H. Bachrudin Nasori
Alamat Kantor DPP        : Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10350
Telp                                : 021‐ 3929801            
Fax                                 : 021‐ 31927288
3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)                                          
Ketua                             :  Muhammad Anis Matta
Sekjen                            :  Muhamad Taufik Ridlo
Bendahara                      :  Mahfudz Abdurrahman
Alamat Kantor DPP        :  Jl. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 21520
Telp                                :  021- 78842116         
Fax                                 :  021- 78846456
E-mail                             :  setjen.dpp@pks.or.id
4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
Ketua                            : Megawati Soekarnoputri
Sekjen                           : Tjahjo Kumolo
Bendahara                     : Olly Dondokambey
Alamat Kantor DPP       : Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan 12610
Telp                               : 021- 7806028/021- 7806032     
Fax                                : 021- 7814472
5. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
Ketua                             : H. Aburizal Bakrie
Sekjen                            : Idrus Marham
Bendahara                      : Drs. Setya Novanto
Alamat Kantor DPP        : Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480
Telp                                : 021- 5302222
Fax                                 : 021- 5303380
Website                          : www.partai-golkar.or.id
6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
Ketua                               : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
Sekjen                              : H. Ahmad Muzani, S. Sos
Bendahara                        : Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
Alamat Kantor DPP          : Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telp                                  : 021- 7892377 atau 021- 7801396  
Fax                                   : 021- 7819712
 7. PARTAI DEMOKRAT
Ketua                               : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Sekjen                              : Edhie Baskoro Yudhoyono, M. Sc
Bendahara                        : Handoyo Mulyadi
Alamat Kantor DPP          : Jl. Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat, Jakarta 10450
Telp                                  : 021- 31907999      
Fax                                   : 021- 31908999
8. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
Ketua                             : M. Hatta Rajasa
Sekjen                            : Taufik Kurniawan
Bendahara                      : Jon Erizal
Alamat Kantor DPP        : Jl. Warung Buncit Raya No. 17    Jakarta Selatan
Telp                                : 021- 7975588        
Fax                                 : 021- 7975632


9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
Ketua                                : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
Sekjen                               : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT
Bendahara                         : Drs. H. Mahmud Yunus
Alamat Kantor DPP           : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta 10310
Telp                                   : 021- 31926164 atau 021- 31936338      
Fax                                    : 021- 3142558
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
Ketua                           : H. Wiranto
Sekjen                          : Dossy Iskandar Prasetyo
Bendahara                    : Bambang Sudjagad
Alamat Kantor DPP      : Jalan Imam Bonjol No. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 100330
Telp                              : 021- 3100169          
Fax                               : 021- 3100174
11. PARTAI DAMAI ACEH (PDA)
Ketua                             :    Tgk.Muhibbussabri.A.Wahab
Sekjen                            :    Khaidir Rizal Jamal, S.Pd.
Bendahara                      :    M.Tahir.S.Sos
Alamat Kantor DPP        :    Jln.Tgk. Imum Lhueng Bata No.36
                                           Banda Aceh
12. PARTAI NASIONAL ACEH (PNA)
Ketua                             :    Irwansyah (Tgk Muchsalmina)
Sekjen                            :    Muharram Idris
Bendahara                      :    Lukman Age
Alamat Kantor DPP        :    Jl. T. Iskandar No. 174    Lam Glumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh
Telp : (0651) 28282


13. PARTAI ACEH (PA)
 
Ketua                             :    Muzakir Manaf  
Sekjen                            :    Mukhlis Basyah
Bendahara                      :    Hasanuddin Sabon
Alamat Kantor DPP     :   Jl. Soekarno Hatta Nomor 5,6,7 Simpang Dodik Emperum Jaya Baru, Banda Aceh
Telp                                : 0651 - 40750
Email                               : dpa_partaiaceh@yahoo.com
Website                           : www.partaiaceh.com
14. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
Ketua                          :     Dr. H. MS. Kaban, SE, M.Si
Sekjen                         :     B.M. Wibowo, SE, MM
Bendahara                   :     Sarinandhe Djibran, SH
Alamat Kantor DPP    :     Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan
Telp             :     021- 79180734    Fax        :           021- 79180765
15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)
Ketua                             :    Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH y
Sekjen                            :    Drs. H. Lukman F. Mokoginta, M.Si
Bendahara                      :    Linda Setiawati
Alamat Kantor DPP        :    Jl. Pangeran Antasari Nomor 68, Cipete Utara, Jakarta 12150
Telp             :     021- 7246174      
Fax        :           021- 7253952
Email            :     jkarta2002@yahoo.com
Website        :     www.pkp-garuda.or.id

Related Post:


Sumber: http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/04/profil-lengkap-partai-politik-peserta.html

Jumat, 21 Februari 2014

KPI Hentikan Program "Kuis Kebangsaan" dan "Indonesia Cerdas"

News / Nasional

KPI Hentikan Program "Kuis Kebangsaan" dan "Indonesia Cerdas"

Jumat, 21 Februari 2014 | 09:30 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan untuk menghentikan sementara program siaran Indonesia Cerdas yang ditayangkan di Global TV dan Kuis Kebangsaan yang ditayangkan di RCTI. Seperti dikutip dari situs resmi KPI, sanksi administratif ini berlaku sejak 21 Februari 2014 hingga dilakukannya perubahan atas materi dua program siaran tersebut.

Sanksi penghentian sementara ini disampaikan Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam sidang khusus penjatuhan sanksi di kantor KPI Pusat, Kamis (20/2/2014). Perwakilan RCTI dan Global TV tidak hadir dalam sidang ini meski sudah diundang.

Judhariksawan mengatakan, KPI menjatuhkan sanksi setelah mengirimkan surat teguran tertulis kepada RCTI dan Global TV sebanyak dua kali. Namun, tidak ada perubahan materi siaran seperti yang diminta oleh KPI. KPI juga telah meminta kedua lembaga penyiaran itu untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 13 Februari lalu.

Sanksi ini diawali dari adanya pengaduan masyarakat. Dari hasil pemantauan dan analisis, KPI menemukan adanya pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), P3 Pasal 11 dan SPS Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 71 Ayat (3).

Konten kampanye

Judha menjelaskan, dalam dua program tersebut didapati isi siaran yang dinilai bersifat tidak netral dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran dan kelompoknya. Selain mengikutsertakan calon anggota legislatif dari Partai Hanura, program-program siaran tersebut juga menghadirkan Wiranto dan Hari Tanoesudibjo yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden partai tersebut.

Hal lain yang juga menjadi pelanggaran menurut KPI adalah adanya password atau kata kunci "Bersih, Peduli, Tegas" yang merupakan tagline Partai Hanura.

Judha menyatakan, untuk dapat menayangkan kembali program siaran Indonesia Cerdas dan Kuis Kebangsaan, Global TV dan RCTI harus melakukan perubahan materi siarannya, yaitu dengan menghilangkan penyebutan WIN-HT, tagline kampanye Partai Hanura "Bersih, Peduli, Tegas", serta tidak melibatkan pemilik lembaga penyiaran atau kelompoknya, seperti calon anggota legislatif dari Partai Hanura sebagai pembaca kuis.

KPI juga meminta RCTI dan Global TV untuk melaporkan upaya perbaikan kepada KPI Pusat sebelum menayangkan kembali program kuis tersebut.

Judha berharap sanksi administratif ini juga menjadi pelajaran bagi lembaga penyiaran lain. KPI, lanjutnya, sudah menjalin kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan penyiaran pemilu.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/02/21/0930004/KPI.Hentikan.Program.Kuis.Kebangsaan.dan.Indonesia.Cerdas.