Hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) selama ini diketahui baik-baik saja. Tapi, siapa sangka kepala
pemerintahan itu menyindir anak buahnya di ibu kota pada sebuah forum
besar.
Di hadapan ratusan peserta Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) kemarin, SBY menyindir soal Upah Minimum Provinsi
(UMP). Presiden meminta agar persoalan upah buruh tidak dikaitkan dengan
kepentingan politik untuk menjadi populis di mata masyarakat.
"Jangan dikaitkan dengan politik. Saya ingatkan politisi,
kolega-kolega saya, janganlah mendorong sesuatu yang bisa jadi bom
waktu, harus rasional, jernih. Populisme membabi buta tidak baik.
Keberpihakan pada kaum lemah, ya. Tapi harus dengan cara cerdas," tegas
SBY.
Hal itu dikatakan SBY saat memberi sambutan dalam Munas Apindo di
Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. Hadir dalam acara
Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pertanian Suswono, Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
SBY melanjutkan, upah buruh yang terlampau rendah tidaklah adil dan
tepat. Namun, kenaikan upah juga harus berlandaskan kepada kemampuan
perusahaan kepada buruh. Jika tidak, kenaikan secara paksa dapat
membebani pengusaha.
"Kalau bangkrut nanti ada PHK. Kalau PHK yang menderita juga pekerja," tambahnya.
SBY memang tidak mengatakan pernyataannya itu ditujukan langsung
kepada Jokowi. Namun, untuk diketahui, yang paling meresahkan pengusaha
belakangan ini adalah UMP DKI 2013 yang ditetapkan naik menjadi Rp 2,2
juta, dari tahun sebelumnya Rp 1,5 juta.
Kenaikan UMP DKI itu diakui sangat berat oleh pengusaha. "UMP telah
ditetapkan. Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing," kata Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi sebelumnya
pada forum yang sama.
Mendengar 'kritikan' SBY dan pengusaha itu, Jokowi bersikap santai.
Menurut dia, UMP DKI telah disepakati oleh semua pihak, yakni buruh,
pemerintah dan pengusaha.
"Gubernur itu hanya tanda tangan, yang menetapkan mereka sendiri.
Mereka di ruangan ada Apindo, serikat pekerja, pemerintah, sama komisi,
tokoh mereka bicara dan mereka menentukan," ujar Jokowi usai menghadiri
acara.
Jokowi menegaskan lagi, kalau dia hanya menandatangani keputusan yang sudah dibuat oleh buruh, pemerintah dan pengusaha.
"Mereka udah sepakat baru masuk ke meja saya, saya tanda tangan. Yang
menentukan dan menetapkan bukan kita. Jangan keliru, bukan Pemrov. Saya
enggak pernah nengok kamarnya. Artinya itu sudah sepakat," kata Jokowi
seraya tersenyum.
Reporter : Laurencius Simanjuntak, Yulistyo Pratomo
[ren]
Sumber: http://www.merdeka.com