Tampilkan postingan dengan label Pilpres 2014. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pilpres 2014. Tampilkan semua postingan

Rabu, 23 Juli 2014

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

 
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo selalu mengelak jika ditanya soal visi misinya kalau terpilih sebagai presiden RI. Ia hanya sempat mengungkapkan, salah satu program besarnya yaitu revolusi mental. Lainnya, Jokowi memilih untuk menyimpan rapat visi misinya dan berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.

Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter.

Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.

Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.

"Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas," papar Jokowi. 

2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

"Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul," katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

"Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand. 

"Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu," ujar Jokowi.

"Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya," katanya lagi.

3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa," kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

"APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan," ujarnya.

4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?" kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

"Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran," lanjutnya.

5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".

Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.

"Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya," katanya.

"Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya," jelas Jokowi .

Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.

"Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.

"Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara," kata Jokowi.

6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/05/15/0705215/Ini.Visi.Misi.Jokowi.kalau.Jadi.Presiden.

Jumat, 11 Juli 2014

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

Pemilihan umum Presiden Indonesia ke-3 digelar pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia, dan memilih seorang presiden untuk masa jabatan lima tahun. Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. 
Presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Selengkapnya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014


KPU: Hasil Hitung Cepat Pilpres Bukan Hasil Resmi
KPU: Hasil Hitung Cepat Pilpres Bukan Hasil Resmi
*) KPU: Hasil Hitung Cepat Pilpres Bukan Hasil Resmi





KPU



Liputan6.com, Jakarta - Saling klaim kemenangan versi survei hitung cepat antar-kandidat pasangan capres dan cawapres menambah ketegangan pasca-Pilpres yang diselenggarakan Rabu 9 Juli 2014 kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pun kini ambil suara untuk menengahi kedua belah pihak.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendesak seluruh lembaga survei yang mempublikasikan hitung cepat atau quick count Pilpres menginformasikan dengan jelas sumber dana dan metodologi yang digunakan ke masyarakat. Hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013.

"Para lembaga survei itu juga harus menjelaskan dan menyatakan ke masyarakat bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi Pilpres," kata Ferry di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2014).

Ferry berharap kisruh yang terjadi saat ini tak sampai mengganggu rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kelurahan hingga pusat. Untuk itu, Ferry mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengawal jalannya rekapitulasi perhitungan suara.

"Sekarang kita berharap seluruh masyarakat Indonesia timses melalui saksi-saksinya untuk mengawal rekap berjenjang, baik dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Kita juga berharap stakeholder yang terkait untuk juga mengawal," tambah Ferry.

Sementara untuk rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden untuk tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU pada Jumat 22 Juli 2014 mendatang. (Sss)
(Nadya Isnaeni )
- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075837/kpu-hasil-hitung-cepat-pilpres-bukan-hasil-resmi#sthash.6Jg02RUi.dpuf


Liputan6.com, Jakarta - Saling klaim kemenangan versi survei hitung cepat antar-kandidat pasangan capres dan cawapres menambah ketegangan pasca-Pilpres yang diselenggarakan Rabu 9 Juli 2014 kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pun kini ambil suara untuk menengahi kedua belah pihak.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendesak seluruh lembaga survei yang mempublikasikan hitung cepat atau quick count Pilpres menginformasikan dengan jelas sumber dana dan metodologi yang digunakan ke masyarakat. Hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013.

"Para lembaga survei itu juga harus menjelaskan dan menyatakan ke masyarakat bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi Pilpres," kata Ferry di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2014).

Ferry berharap kisruh yang terjadi saat ini tak sampai mengganggu rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kelurahan hingga pusat. Untuk itu, Ferry mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengawal jalannya rekapitulasi perhitungan suara.

"Sekarang kita berharap seluruh masyarakat Indonesia timses melalui saksi-saksinya untuk mengawal rekap berjenjang, baik dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Kita juga berharap stakeholder yang terkait untuk juga mengawal," tambah Ferry.

Sementara untuk rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden untuk tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU pada Jumat 22 Juli 2014 mendatang. (Sss)

(Nadya Isnaeni )

 Sumber: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075837/kpu-hasil-hitung-cepat-pilpres-bukan-hasil-resmi


*) HASIL QUICK COUNT PILPRES 2014: Ini Dia Hasil Hitung Cepat 11 Lembaga Survei

Kabar24.com, JAKARTAPilpres 2014 baru saja selesai dilaksanakan kemarin. Beragam lembaga survei telah mengeluarkan hasil hitung cepatnya dan merilisnya ke masyarakat.
Meski demikian, hasil dari hitung suara tersebut hingga saat ini masih dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan hasil resmi akan diterbitkan pada 22 Juli mendatang.

Berikut, hasil lengkap Quick Count 11 lembaga survei yang telah dirilis sejak kemarin:

NoLembaga SurveiPrabowo-HattaJokowi-JK
1Populi Center49,0550,95
2CSIS48,151,9
3Litbang Kompas47,6652,33
4Indikator Politik Indonesia47,0552,95
5Lingkaran Survei Indonesia46,4353,37
6Radio Republik Indonesia47,3252,68
7Saiful Mujani Research Center47,0952,91
8Puskaptis52,0547,95
9Indonesia Research Center51,1148,89
10Lembaga Survei Nasional50,5649,94
11Jaringan Suara Indonesia50,1349,87
(Solopos.com)

BACA JUGA:
HASIL QUICK COUNT PILPRES 2014: Prabowo-Hatta Menang Mutlak Di Yordania, Raih 71,8% Suara

Sumber: http://www.kabar24.com/nasional/read/20140710/98/223620/hasil-quick-count-pilpres-2014-ini-dia-hasil-hitung-cepat-11-lembaga-survei





KPU



Liputan6.com, Jakarta - Saling klaim kemenangan versi survei hitung cepat antar-kandidat pasangan capres dan cawapres menambah ketegangan pasca-Pilpres yang diselenggarakan Rabu 9 Juli 2014 kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pun kini ambil suara untuk menengahi kedua belah pihak.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendesak seluruh lembaga survei yang mempublikasikan hitung cepat atau quick count Pilpres menginformasikan dengan jelas sumber dana dan metodologi yang digunakan ke masyarakat. Hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013.

"Para lembaga survei itu juga harus menjelaskan dan menyatakan ke masyarakat bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi Pilpres," kata Ferry di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2014).

Ferry berharap kisruh yang terjadi saat ini tak sampai mengganggu rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kelurahan hingga pusat. Untuk itu, Ferry mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengawal jalannya rekapitulasi perhitungan suara.

"Sekarang kita berharap seluruh masyarakat Indonesia timses melalui saksi-saksinya untuk mengawal rekap berjenjang, baik dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Kita juga berharap stakeholder yang terkait untuk juga mengawal," tambah Ferry.

Sementara untuk rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden untuk tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU pada Jumat 22 Juli 2014 mendatang. (Sss)
(Nadya Isnaeni )
- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075837/kpu-hasil-hitung-cepat-pilpres-bukan-hasil-resmi#sthash.6Jg02RUi.dpuf