Komentar Prabowo Soal Konflik KPK-Polri

Komentar Prabowo Soal Konflik KPK-Polri

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan ketika berjalan menuju ruang tunggu setibanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR-- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan meyakini keputusan yang diambil terkait pengangkatan Kapolri dan kasus hukum pimpinan KPK sesuai dengan kehendak rakyat.

"Jadi kita singgung sebentar komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara komitmen beliau, kita dukung Polri dan KPK sama-sama penting dan harus kita jaga bersama," kata Prabowo, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1) sore.

Sementara terkait pelantikan Kapolri, Prabowo mengatakan hal itu merupakan kewenangan Presiden dan pemerintah. "Urusan lainnya, itu sebetulnya tugas dan hak eksekutif, kami sepakat tadi saya sampaikan hormati apapun keputusan yang diambil oleh presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia saya yakin beliau utamakan kepentingan rakyat dan piih yang terbaik untuk kepentingan bangsa," ujarnya.

Selain membicarakan masalah bangsa, Prabowo juga mengatakan kunjungannya ke Istana Bogor sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya, saat sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke kediaman Prabowo.

"Sebagai orang timur kita mengerti tata krama, saya mohon untuk diterima di kediaman resmi sebagai presiden, dalam pertemuan singkat saya sampaikan komitmen saya mendukung usaha bersama kita membangun bangsa Indonesia menjaga keutuhan bangsa dan sama-sama bertekad mengurangi kemiskinan dan menjaga kekayaan bangsa," kata Prabowo.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 14.10 WIB. Prabowo datang dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang warna cokelat, sementara Presiden mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru.

Soal: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/29/nixn05-soal-konflik-kpkpolri-ini-komentar-prabowo

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

Pemilihan umum Presiden Indonesia ke-3 digelar pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia, dan memilih seorang presiden untuk masa jabatan lima tahun. Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. 

Presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Selengkapnya

• 1 Peserta
  • 1.1 Ketentuan
  • 1.2 Kandidat
• 2 Survei
• 3 Hasil
  • 3.1 Hasil penghitungan suara resmi
  • 3.2 Hasil penghitungan cepat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014

KPU: Hasil Hitung Cepat Pilpres Bukan Hasil Resmi

KPU: Hasil Hitung Cepat Pilpres Bukan Hasil Resmi

*) KPU: Hasil Hitung Cepat Pilpres Bukan Hasil Resmi

• 
  

KPU

Liputan6.com, Jakarta - Saling klaim kemenangan versi survei hitung cepat antar-kandidat pasangan capres dan cawapres menambah ketegangan pasca-Pilpres yang diselenggarakan Rabu 9 Juli 2014 kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pun kini ambil suara untuk menengahi kedua belah pihak.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendesak seluruh lembaga survei yang mempublikasikan hitung cepat atau quick count Pilpres menginformasikan dengan jelas sumber dana dan metodologi yang digunakan ke masyarakat. Hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013.

"Para lembaga survei itu juga harus menjelaskan dan menyatakan ke masyarakat bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi Pilpres," kata Ferry di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2014).

Ferry berharap kisruh yang terjadi saat ini tak sampai mengganggu rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kelurahan hingga pusat. Untuk itu, Ferry mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengawal jalannya rekapitulasi perhitungan suara.

"Sekarang kita berharap seluruh masyarakat Indonesia timses melalui saksi-saksinya untuk mengawal rekap berjenjang, baik dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Kita juga berharap stakeholder yang terkait untuk juga mengawal," tambah Ferry.

Sementara untuk rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden untuk tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU pada Jumat 22 Juli 2014 mendatang. (Sss)

(Nadya Isnaeni )

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075837/kpu-hasil-hitung-cepat-pilpres-bukan-hasil-resmi#sthash.6Jg02RUi.dpuf

Liputan6.com, Jakarta - Saling klaim kemenangan versi survei hitung cepat antar-kandidat pasangan capres dan cawapres menambah ketegangan pasca-Pilpres yang diselenggarakan Rabu 9 Juli 2014 kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pun kini ambil suara untuk menengahi kedua belah pihak.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendesak seluruh lembaga survei yang mempublikasikan hitung cepat atau quick count Pilpres menginformasikan dengan jelas sumber dana dan metodologi yang digunakan ke masyarakat. Hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013.

"Para lembaga survei itu juga harus menjelaskan dan menyatakan ke masyarakat bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi Pilpres," kata Ferry di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2014).

Ferry berharap kisruh yang terjadi saat ini tak sampai mengganggu rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kelurahan hingga pusat. Untuk itu, Ferry mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengawal jalannya rekapitulasi perhitungan suara.

"Sekarang kita berharap seluruh masyarakat Indonesia timses melalui saksi-saksinya untuk mengawal rekap berjenjang, baik dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Kita juga berharap stakeholder yang terkait untuk juga mengawal," tambah Ferry.

Sementara untuk rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden untuk tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU pada Jumat 22 Juli 2014 mendatang. (Sss)

(Nadya Isnaeni )

 Sumber: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075837/kpu-hasil-hitung-cepat-pilpres-bukan-hasil-resmi


*) HASIL QUICK COUNT PILPRES 2014: Ini Dia Hasil Hitung Cepat 11 Lembaga Survei

Kabar24.com, JAKARTA–Pilpres 2014 baru saja selesai dilaksanakan kemarin. Beragam lembaga survei telah mengeluarkan hasil hitung cepatnya dan merilisnya ke masyarakat.

Meski demikian, hasil dari hitung suara tersebut hingga saat ini masih dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan hasil resmi akan diterbitkan pada 22 Juli mendatang.

Berikut, hasil lengkap Quick Count 11 lembaga survei yang telah dirilis sejak kemarin:

No	Lembaga Survei	Prabowo-Hatta	Jokowi-JK
1	Populi Center	49,05	50,95
2	CSIS	48,1	51,9
3	Litbang Kompas	47,66	52,33
4	Indikator Politik Indonesia	47,05	52,95
5	Lingkaran Survei Indonesia	46,43	53,37
6	Radio Republik Indonesia	47,32	52,68
7	Saiful Mujani Research Center	47,09	52,91
8	Puskaptis	52,05	47,95
9	Indonesia Research Center	51,11	48,89
10	Lembaga Survei Nasional	50,56	49,94
11	Jaringan Suara Indonesia	50,13	49,87

(Solopos.com)

BACA JUGA:
HASIL QUICK COUNT PILPRES 2014: Prabowo-Hatta Menang Mutlak Di Yordania, Raih 71,8% Suara

Sumber: http://www.kabar24.com/nasional/read/20140710/98/223620/hasil-quick-count-pilpres-2014-ini-dia-hasil-hitung-cepat-11-lembaga-survei

• 
  

KPU

Liputan6.com, Jakarta - Saling klaim kemenangan versi survei hitung cepat antar-kandidat pasangan capres dan cawapres menambah ketegangan pasca-Pilpres yang diselenggarakan Rabu 9 Juli 2014 kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pun kini ambil suara untuk menengahi kedua belah pihak.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendesak seluruh lembaga survei yang mempublikasikan hitung cepat atau quick count Pilpres menginformasikan dengan jelas sumber dana dan metodologi yang digunakan ke masyarakat. Hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013.

"Para lembaga survei itu juga harus menjelaskan dan menyatakan ke masyarakat bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi Pilpres," kata Ferry di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2014).

Ferry berharap kisruh yang terjadi saat ini tak sampai mengganggu rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kelurahan hingga pusat. Untuk itu, Ferry mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengawal jalannya rekapitulasi perhitungan suara.

"Sekarang kita berharap seluruh masyarakat Indonesia timses melalui saksi-saksinya untuk mengawal rekap berjenjang, baik dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Kita juga berharap stakeholder yang terkait untuk juga mengawal," tambah Ferry.

Sementara untuk rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden untuk tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU pada Jumat 22 Juli 2014 mendatang. (Sss)

(Nadya Isnaeni )

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075837/kpu-hasil-hitung-cepat-pilpres-bukan-hasil-resmi#sthash.6Jg02RUi.dpuf