Rabu, 23 Juli 2014

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

 
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo selalu mengelak jika ditanya soal visi misinya kalau terpilih sebagai presiden RI. Ia hanya sempat mengungkapkan, salah satu program besarnya yaitu revolusi mental. Lainnya, Jokowi memilih untuk menyimpan rapat visi misinya dan berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.

Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter.

Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.

Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.

"Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas," papar Jokowi. 

2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

"Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul," katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

"Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand. 

"Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu," ujar Jokowi.

"Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya," katanya lagi.

3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa," kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

"APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan," ujarnya.

4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?" kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

"Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran," lanjutnya.

5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".

Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.

"Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya," katanya.

"Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya," jelas Jokowi .

Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.

"Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.

"Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara," kata Jokowi.

6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/05/15/0705215/Ini.Visi.Misi.Jokowi.kalau.Jadi.Presiden.

DRONE - Pesawat Tanpa Awak

DRONE - Pesawat Tanpa Awak



Pesawat tanpa awak atau Pesawat nirawak (english = Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV), adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya . Penggunaan terbesar dari pesawat tanpa awak ini adalah dibidang militer. Rudal walaupun mempunyai kesamaan tapi tetap dianggap berbeda dengan pesawat tanpa awak karena rudal tidak bisa digunakan kembali dan rudal adalah senjata itu sendiri.

Deskripsi

Pesawat tanpa awak memliki bentuk, ukuran, konfigurasi dan karakter yang bervariasi. Sejarah pesawat tanpa awak adalah Drone, pesawat tanpa awak yang digunakan sebagai sasaran tembak. Perkembangan kontrol otomatis membuat pesawat sasaran tembak yang sederhana mampu berubah menjadi pesawat tanpa awak yang kompleks dan rumit.
Kontrol pesawat tanpa awak ada dua variasi utama, variasi pertama yaitu dikontrol melalui pengendali jarak jauh dan variasi kedua adalah pesawat yang terbang secara mandiri berdasarkan program yang dimasukan kedalam pesawat sebelum terbang.
Saat ini, pesawat tanpa awak mampu melakukan misi pengintaian dan penyerangan. Walaupun banyak laporan mengatakan bahwa banyak serangan pesawat tanpa awak yang berhasil tetapi pesawat tanpa awak mempunyai reputasi untuk menyerang secara berlebihan atau menyerang target yang salah.
Pesawat tanpa awak juga semakin banyak digunakan untuk keperluan sipil (non militer) seperti pemadam kebakaran , keamanan non militer atau pemeriksaan jalur pemipaan. Pesawat tanpa awak sering melakukan tugas yang dianggap terlalu kotor dan terlalu berbahaya utnuk pesawat berawak.
Saat ini Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) telah diproduksi oleh industri dalam negeri antara lain : PT. Dirgantara Indonesia, PT. UAV Indo, PT. Globalindo Tekhnologi Service Indonesia, PT. RAI (Robo Aero Indonesia), PT. Aviator dan PT. Carita. Adapun PTTA hasil produk dalam negeri tersebut saat ini digunakan untuk kepentingan olah raga kedirgantaraan dan beberapa industi masih mengadakan pengembangan PTTA untuk kepentingan sasaran latihan Arhanud. Dengan adanya kemampuan berbagai industri dalam negeri dalam mengembangkan PTTA tersebut, merupakan potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan PTTA yang memiliki kemampuan sebagai pesawat pengintai/pemantau sasaran/obyek dari udara. Pengembangan PTTA tersebut dilakukan dengan melengkapi sebuah kamera dan hasilnya secara langsung dapat diamati pada layer Display di Ground Station.

Pengembangan

Dalam sebuah perancangan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA), terlebih dahulu harus mendefinisikan misi penerbangan seperti apa yang akan dilakukan oleh pesawat tersebut. Hal ini harus dilakukan karena tidak ada satu jenis PTTA yang bisa melakukan semua misi yang ada dalam penerbangan. Pesawat Terbang Tanpa Awak dimaksudkan untuk mengemban misi pemantauan udara untuk melihat obyek yang diam atau bergerak diatas permukaan tanah. Misi tersebut dilakukan diwilayah dengan dukungan infrastruktur yang minim seperti daerah hutan, pegunungan, rawa dan lain-lain. Dengan misi tersebut, maka PTTA harus merupakan gabungan karakter antara tipe pesawat sport, trainer dan pesawat trainer glider, yaitu berkecepatan rendah, sangat stabil, dapat melayang dan mudah dikendalikan. Agar dapat melakukan pemantauan dengan seksama maka PTTA harus memiliki tinggi terbang 200 m, kecepatan terbang 60 km/jam dan lama terbang 60 menit.
Agar dapat dimobilisasi/demobilisasi dengan mudah maka pesawat tersebut harus praktis, portable dan agar dioperasikan secara “Take off hand launched” maka bobot dari pesawat harus ringan agar dapat diluncurkan dengan menggunakan tangan, sehingga berat pesawat harus lebih kecil dari 6 kg. Sementara itu, pada bagian Airframe/Fuslage PTTA terdapat berbagai instrument, untuk itu perlu lift yang besar dari pesawat, untuk memperoleh lift yang besar maka sayap harus luas, menggunakan wing aerofoil Un simetris dengan letak letak sayap berada diatas airframe dan menggunakan engine power yang tidak terlalu besar. Disamping onstrimen yang terdapat dalam pesawat, PTTA dilengkapi video camera system dengan karakteristik sebagai berikut :
  • Resolusi : minimum sama dengan reolusi TV yaitu 420 lines
  • Berat : tidak lebih dari 500 gr
  • Volume : tidal lebih dari 350 cm3
  • Telemetry : Line of Sight (LOS) dengan frekuensi yang aman

Selengkapnya...


Dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_tanpa_awak



What are drones?

This article, written by Chris Cole and Jim Wright, was originally published in Peace News in January 2010
 
What are Drones?

Reaper drone firing missile
 

Unmanned aerial vehicles (UAVS), also known as drones, are aircraft either controlled by ‘pilots’ from the ground or increasingly, autonomously following a pre-programmed mission. (While there are dozens of different types of drones, they basically fall into two categories: those that are used for reconnaissance and surveillance purposes and those that are armed with missiles and bombs. The
use of drones has grown quickly in recent years because unlike manned aircraft they can stay aloft for many hours (Zephyr a British drone under development has just broken the world record by flying for over 82 hours nonstop); they are much cheaper than military aircraft and they are flown remotely so there is no danger to the flight crew.
While the British and US Reaper and Predator drones are physically in Afghanistan and Iraq, control is via satellite from Nellis and Creech USAF base outside Las Vegas, Nevada. Ground crews launch drones from the conflict zone, then operation is handed over to controllers at video screens in specially designed trailers in the Nevada desert. One person ‘flies’ the drone, another operates and monitors the cameras and sensors, while a third person is in contact with the “customers”, ground troops and commanders in the war zone. While armed drones were first used in the Balkans war, their use has dramatically escalated in Afghanistan, Iraq and in the CIA’s undeclared war in Pakistan.
 
The Only Game in Town
The US has two separate ‘squadron’ of armed drones – one run by the US Air Force and one run by the CIA. Using drones, the USAF Air Force has increased the number of combat air patrols it can fly by 600 percent over the past six years; indeed at any time there are at least 36 American armed UAVS over Afghanistan and Iraq. It plans to increase this number to 50 by 2011. CIA Director Leon Panetta has recently said that drones are “the only game in town.” The CIA have been using drones in Pakistan and other countries to assassinate “terrorist leaders.” While this programme was initiated by the Bush Administration, it has increased under Obama and there have been 41 known drone strikes in Pakistan since Obama became President. Analysis by an American think tank The Brookings Institution on drone attacks in Pakistan has shown that for every militant leader killed, 10 civilians also have died.
 
Drones UK
The UK has several different types of armed and surveillance drones in Iraq and Afghanistan and others in the production or development stage. The UK began using armed drones in Afghanistan in Oct 2007 after purchasing three Reapers from General Atomics in 2007 at a cost of £6m each. The MoD confirmed in June 2008 that a British Reaper UAV had fired its weapons for the first time, but refused to give any details. In March 2009, the Daily Telegraph reported that British drones had been used ten times in armed strikes.
 
Watchkeeper
As well as armed drones, the UK has several types of surveillance drones, most notably Watchkeeper, a drone jointly produced by Israeli company Ebit and Thales UK. The UK is purchasing 54 Watchkeeper drones and ground stations at a cost of £860m. The first ten will be built in Israel and then production will transfer to a specially built facility in Leicester. Testing is taking place at Aberporth in Wales and Watchkeeper is due to enter service in 2010. There have recently been reports that Watchkeeper may be armed in the future.
 
Serious Concern
Thes UN’s Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston, has said that the use of drones is not combat as much as ‘targeted killing’. He has repeatedly tried to get the US to explain how they justifies the use of drones to target and kill individuals under international law. The US has so far refused to do so. In a report to the UN he has said the US government (and by implication the UK government) “should specify the bases for decisions to kill rather than capture particular individuals …. and should make public the number of civilians killed as a result of drone attacks, and the measures in place to prevent such casualties”.
A further question is the extent to which operators become trigger happy with remote controlled armaments, situated as they are in complete safety, distant from the conflict zone. Keith Shurtleff, an army chaplain and ethics instructor at Fort Jackson, South Carolina worries “that as war becomes safer and easier, as soldiers are removed from the horrors of war and see the enemy not as humans but as blips on a screen, there is very real danger of losing the deterrent that such horrors provide.”
 
Increased Surveillance
Military drone manufacturers are looking for civilian uses for remote sensing drones to expand their markets and this includes the use of drones for domestic surveillance. Drones will no doubt make possible the dramatic expansion of the surveillance state. With the convergence of other technologies it may even make possible machine recognition of faces, behaviours, and the monitoring of individual conversations. The sky, so to speak, is the limit.

From http://dronewars.net/aboutdrone/

Selasa, 22 Juli 2014

Hummer H2 Militarily Fun

Hummer H2 Militarily Fun

Hummer H2 is a very common car for various tuning modifications (is not going here) but today’s finish is really different league. The owner of this H2 is probably a big fan of his arms and H2 outfitted many weapons, I just hope that this is just replica guns :-)







Sumber: http://www.carfunblog.com/hummer-h2-militarily-fun/

Lavaz GTX-R

Lavaz GTX-R




Today, we offer something unique, fast and exclusive. Sports Lavazza GTX-R from Symbol Design. Hopefully, the first sight deceive. It is really as great as it looks?
The truth is that when you decide to invest in a similar car, you not only interested in technical details, but also how your new stallion looks. In Symbol’s design very well know and therefore GTX-R looks a bit like the Ferrari Enzo and Pagani Zonda. In addition, like the Enzo is named after a famous person car – in this case the designer Enrico Lavazza. The car is paid to special care already in production and is therefore not surprising that its owner can repay.
Under the hood you V12 from BMW either a volume of 5.4 liter capacity 489 hp or 5.6-liter twin turbo power of 620 hp. From 0 to 100 km / h can do it for 4.3 seconds. The body is designed with the best momentum is made of carbon fiber and gives a lower drag coefficient than the Zonda (reportedly 0.19 (!)) Short performance this machine definitely missing.
If you do not mind that your car does not have an image and wish you prémiovky mainly ride, the GTX-R be a good alternative. While it can be taken only in the U.S., also do not know its price, but it can be expected to be similar to the Enzo and Zonda. After all, supercar buy with emotion, not reason, therefore, view the gallery and the next thing it’s up to you …






























Sumber: http://www.carfunblog.com/lavaz-gtx-r/#more-1138

BMW 3er Off-Road

BMW 3er Off-Road

Over the past week I’ve had two car neteréní remastered on off-road (Opel GT, Citroen DS), and finally all the good we have a BMW 3er (E30) built on the chassis of an off-roader, but unfortunately we do not know what.



















Sumber: http://www.carfunblog.com/bmw-3er-off-road/

Jumat, 11 Juli 2014

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

Pemilihan umum Presiden Indonesia ke-3 digelar pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia, dan memilih seorang presiden untuk masa jabatan lima tahun. Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. 
Presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Selengkapnya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014


KPU: Hasil Hitung Cepat Pilpres Bukan Hasil Resmi
KPU: Hasil Hitung Cepat Pilpres Bukan Hasil Resmi
*) KPU: Hasil Hitung Cepat Pilpres Bukan Hasil Resmi





KPU



Liputan6.com, Jakarta - Saling klaim kemenangan versi survei hitung cepat antar-kandidat pasangan capres dan cawapres menambah ketegangan pasca-Pilpres yang diselenggarakan Rabu 9 Juli 2014 kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pun kini ambil suara untuk menengahi kedua belah pihak.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendesak seluruh lembaga survei yang mempublikasikan hitung cepat atau quick count Pilpres menginformasikan dengan jelas sumber dana dan metodologi yang digunakan ke masyarakat. Hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013.

"Para lembaga survei itu juga harus menjelaskan dan menyatakan ke masyarakat bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi Pilpres," kata Ferry di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2014).

Ferry berharap kisruh yang terjadi saat ini tak sampai mengganggu rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kelurahan hingga pusat. Untuk itu, Ferry mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengawal jalannya rekapitulasi perhitungan suara.

"Sekarang kita berharap seluruh masyarakat Indonesia timses melalui saksi-saksinya untuk mengawal rekap berjenjang, baik dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Kita juga berharap stakeholder yang terkait untuk juga mengawal," tambah Ferry.

Sementara untuk rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden untuk tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU pada Jumat 22 Juli 2014 mendatang. (Sss)
(Nadya Isnaeni )
- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075837/kpu-hasil-hitung-cepat-pilpres-bukan-hasil-resmi#sthash.6Jg02RUi.dpuf


Liputan6.com, Jakarta - Saling klaim kemenangan versi survei hitung cepat antar-kandidat pasangan capres dan cawapres menambah ketegangan pasca-Pilpres yang diselenggarakan Rabu 9 Juli 2014 kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pun kini ambil suara untuk menengahi kedua belah pihak.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendesak seluruh lembaga survei yang mempublikasikan hitung cepat atau quick count Pilpres menginformasikan dengan jelas sumber dana dan metodologi yang digunakan ke masyarakat. Hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013.

"Para lembaga survei itu juga harus menjelaskan dan menyatakan ke masyarakat bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi Pilpres," kata Ferry di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2014).

Ferry berharap kisruh yang terjadi saat ini tak sampai mengganggu rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kelurahan hingga pusat. Untuk itu, Ferry mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengawal jalannya rekapitulasi perhitungan suara.

"Sekarang kita berharap seluruh masyarakat Indonesia timses melalui saksi-saksinya untuk mengawal rekap berjenjang, baik dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Kita juga berharap stakeholder yang terkait untuk juga mengawal," tambah Ferry.

Sementara untuk rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden untuk tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU pada Jumat 22 Juli 2014 mendatang. (Sss)

(Nadya Isnaeni )

 Sumber: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075837/kpu-hasil-hitung-cepat-pilpres-bukan-hasil-resmi


*) HASIL QUICK COUNT PILPRES 2014: Ini Dia Hasil Hitung Cepat 11 Lembaga Survei

Kabar24.com, JAKARTAPilpres 2014 baru saja selesai dilaksanakan kemarin. Beragam lembaga survei telah mengeluarkan hasil hitung cepatnya dan merilisnya ke masyarakat.
Meski demikian, hasil dari hitung suara tersebut hingga saat ini masih dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan hasil resmi akan diterbitkan pada 22 Juli mendatang.

Berikut, hasil lengkap Quick Count 11 lembaga survei yang telah dirilis sejak kemarin:

NoLembaga SurveiPrabowo-HattaJokowi-JK
1Populi Center49,0550,95
2CSIS48,151,9
3Litbang Kompas47,6652,33
4Indikator Politik Indonesia47,0552,95
5Lingkaran Survei Indonesia46,4353,37
6Radio Republik Indonesia47,3252,68
7Saiful Mujani Research Center47,0952,91
8Puskaptis52,0547,95
9Indonesia Research Center51,1148,89
10Lembaga Survei Nasional50,5649,94
11Jaringan Suara Indonesia50,1349,87
(Solopos.com)

BACA JUGA:
HASIL QUICK COUNT PILPRES 2014: Prabowo-Hatta Menang Mutlak Di Yordania, Raih 71,8% Suara

Sumber: http://www.kabar24.com/nasional/read/20140710/98/223620/hasil-quick-count-pilpres-2014-ini-dia-hasil-hitung-cepat-11-lembaga-survei





KPU



Liputan6.com, Jakarta - Saling klaim kemenangan versi survei hitung cepat antar-kandidat pasangan capres dan cawapres menambah ketegangan pasca-Pilpres yang diselenggarakan Rabu 9 Juli 2014 kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pun kini ambil suara untuk menengahi kedua belah pihak.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendesak seluruh lembaga survei yang mempublikasikan hitung cepat atau quick count Pilpres menginformasikan dengan jelas sumber dana dan metodologi yang digunakan ke masyarakat. Hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013.

"Para lembaga survei itu juga harus menjelaskan dan menyatakan ke masyarakat bahwa hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi Pilpres," kata Ferry di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2014).

Ferry berharap kisruh yang terjadi saat ini tak sampai mengganggu rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kelurahan hingga pusat. Untuk itu, Ferry mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengawal jalannya rekapitulasi perhitungan suara.

"Sekarang kita berharap seluruh masyarakat Indonesia timses melalui saksi-saksinya untuk mengawal rekap berjenjang, baik dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Kita juga berharap stakeholder yang terkait untuk juga mengawal," tambah Ferry.

Sementara untuk rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden untuk tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU pada Jumat 22 Juli 2014 mendatang. (Sss)
(Nadya Isnaeni )
- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075837/kpu-hasil-hitung-cepat-pilpres-bukan-hasil-resmi#sthash.6Jg02RUi.dpuf