KPI Hentikan Program "Kuis Kebangsaan" dan "Indonesia Cerdas"

News / Nasional

KPI Hentikan Program "Kuis Kebangsaan" dan "Indonesia Cerdas"

Jumat, 21 Februari 2014 | 09:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan untuk menghentikan sementara program siaran Indonesia Cerdas yang ditayangkan di Global TV dan Kuis Kebangsaan yang ditayangkan di RCTI. Seperti dikutip dari situs resmi KPI, sanksi administratif ini berlaku sejak 21 Februari 2014 hingga dilakukannya perubahan atas materi dua program siaran tersebut.

Sanksi penghentian sementara ini disampaikan Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam sidang khusus penjatuhan sanksi di kantor KPI Pusat, Kamis (20/2/2014). Perwakilan RCTI dan Global TV tidak hadir dalam sidang ini meski sudah diundang.

Judhariksawan mengatakan, KPI menjatuhkan sanksi setelah mengirimkan surat teguran tertulis kepada RCTI dan Global TV sebanyak dua kali. Namun, tidak ada perubahan materi siaran seperti yang diminta oleh KPI. KPI juga telah meminta kedua lembaga penyiaran itu untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 13 Februari lalu.

Sanksi ini diawali dari adanya pengaduan masyarakat. Dari hasil pemantauan dan analisis, KPI menemukan adanya pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), P3 Pasal 11 dan SPS Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 71 Ayat (3).

Konten kampanye

Judha menjelaskan, dalam dua program tersebut didapati isi siaran yang dinilai bersifat tidak netral dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran dan kelompoknya. Selain mengikutsertakan calon anggota legislatif dari Partai Hanura, program-program siaran tersebut juga menghadirkan Wiranto dan Hari Tanoesudibjo yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden partai tersebut.

Hal lain yang juga menjadi pelanggaran menurut KPI adalah adanya password atau kata kunci "Bersih, Peduli, Tegas" yang merupakan tagline Partai Hanura.

Judha menyatakan, untuk dapat menayangkan kembali program siaran Indonesia Cerdas dan Kuis Kebangsaan, Global TV dan RCTI harus melakukan perubahan materi siarannya, yaitu dengan menghilangkan penyebutan WIN-HT, tagline kampanye Partai Hanura "Bersih, Peduli, Tegas", serta tidak melibatkan pemilik lembaga penyiaran atau kelompoknya, seperti calon anggota legislatif dari Partai Hanura sebagai pembaca kuis.

KPI juga meminta RCTI dan Global TV untuk melaporkan upaya perbaikan kepada KPI Pusat sebelum menayangkan kembali program kuis tersebut.

Judha berharap sanksi administratif ini juga menjadi pelajaran bagi lembaga penyiaran lain. KPI, lanjutnya, sudah menjalin kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan penyiaran pemilu.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/02/21/0930004/KPI.Hentikan.Program.Kuis.Kebangsaan.dan.Indonesia.Cerdas.

Tri Rismaharini Walikota Terbaik Dunia Februari 2014

ASATUNEWS - Tanpa banyak gembar - gembor Tri Rismaharini Walikota berhasil meraih predikat walikota terbaik dunia dari The City Worlds Foundation untuk bulan Februari 2014 ini.

Tri Rismaharini Walikota Terbaik Dunia Februari 2014

Berbeda sebaliknya dengan Joko Widodo yang baru pada tahap nominasi sudah dipromosikan secara besar - besaran di The City Mayors Foundation, dikerahkan ribuan partisipan bayaran untuk memberikan suara (vote) melalui internet, diiklankan di media massa nasional secara berlebihan, bahkan diklaim Jokowi seolah - olah sudah terpilih sebagai pemenang (padahal baru nominasi).

Harus diakui, penghargaan walikota terbaik dunia untuk Risma, panggilan akrabnya, sama sekali tanpa rekayasa dan pencitraan palsu sebagaimana sebelumnya dilakukan Jokowi bersama tim kounsultan politik, tim pencitraan, tim relawan, tim media, tim jasmev dan puluhan tim jokowi lain yang dibiayai sangat mahal itu.

Atas keberhasilan Risma meraih gelar walikota terbaik dunia untuk bulan Februari 2014 ini, Risma secara otomatis diikutsertakan dalam pemilihan walikota dunia untuk tahun 2014, yang akan ditetapkan pemenangnya pada tahun 2015 mendatang.

Walikota terbaik versi The City Mayors Foundations untuk bulan Januari 2014 adalah Carolina Toha, walikota Santiago, Chile. Sedangkan walikota terbaik dunia tahun 2012 versi The City Mayors Foundation adalah Inaki Azkuna, walikota Bilbao, Spanyol.

Pemilihan walikota terbaik dunia untuk sepanjang tahun, ditetapkan sekali dalam dua tahun. Risma terpilih sebagai walikota terbaik dunia untuk prestasinya yang luar biasa dalam bidang ekonomi, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.�|JOY/ASN-016

 

Sumber: http://www.asatunews.com/berita-20712-tri-rismaharini-walikota-terbaik-dunia-februari-2014.html 

 

*) Catatan: Semua Tulisan apa danya dari Sumber tersebut, tidak ada editing sedikitpun. 

Wiranto-HT Deklarasi Capres-Cawapres 2014

 

Ketum Hanura Wiranto bersama Ketua Dewan Pertimbangan Hanura Hary Tanoesoedibjo (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akhirnya mendeklarasikan pasangan Wiranto dan Hary Tanoesodibdjo (HT) sebagai calon presiden dan wakil presiden 2014.

Deklarasi ini dilakukan di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, bersamaan dengan penutupan pembekalan Caleg Partai Hanura, Selasa (2/7/2013).

"Saya bersyukur dipertemukan dengan tokoh muda Bapak Hary Tanoesoedibjo untuk berdampingan mengusung perubahan. Saya dan Pak Hary Tanoesoedibjo telah mengambil keputusan sebagai presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 yang akan datang," kata Wiranto disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Mantan Panglima TNI ini yakin pasangan dirinya dengan HT sebagai pasangan ideal yang memadukan figur militer dan sipil pengusaha. "Saya memimpin organisasi militer selama 35 tahun mendampingi tiga presiden,” ujarnya.

Sementara HT, kata Wiranto, adalah pengusaha sukses yang memahami ekonomi dan militer. Menurut Wiranto hal ini merupakan perpaduan yang saling melengkapi.

"Kami mohon doa restu dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Kami mendeklarasikan pasti maju Indonesia. Pasangan sehati untuk memajukan Indonesia," tandasnya.

Acara deklarasi ini disiarkan langsung RCTI, televisi milik HT. Sejumlah artis yang beken lewat acara televisi swasta itu turut menyemarakkan. Kader Partai Hanura yang memenuhi ballroom tak henti-hentinya meneriakkan yel-yel, bertepuk tangan dan melambaikan bendera kecil partai tersebut. (ded)
(mbs)

Berita Terkait: hanura

• Golkar Apresiasi Pencalonan Wiranto-HT
• Wiranto: Tuhan Pertemukan Saya dengan Hary Tanoe
• Hary Tanoesoedibjo: Saya Terjun karena Prihatin
• Wiranto: Perubahan Indonesia Suatu Keniscayaan
• PKS: Wiranto-HT, Selamat Berjuang!
• Wiranto-HT Alternatif Pemimpin Masa Depan
• Deklarasi Wiranto-HT Bukan karena Survei
• Demokrat Anggap Wiranto-HT Bukan Rival
• Wiranto: Saya dan Pak HT Saling Melengkapi
• Alasan Hanura Deklarasikan Capres-Cawapres Lebih Awal

Sumber: http://news.okezone.com/

PKS dikeluarkan dari Koalisi, Menurut Fahri WaSekjen PKS: SBY harus Ngomong Baik-baik

Fahri Hamzah (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

 

Liputan6.com, Jakarta : Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyatakan, partainya masih menunggu keputusan Presiden SBY terkait dengan kabar bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi. Karena Presiden SBY yang memulai koalisi, maka sebaiknya dia pula yang harus menyatakan berakhirnya PKS dalam koalisi.

"Untuk koalisi, kita serahkan pada Presiden SBY," ujar Fahri di Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Menurut Fahri, hingga saat ini PKS sedang menunggu kelanjutan dari pemberitahuan secara lisan oleh pihak istana tersebut. "Dia (Presiden SBY) harus ngomong baik-baik. Karena sampai saat ini dia belum mau ngomong," kata Fahri yang menegaskan bahwa keputusan Presiden SBY seharusnya tidak mendapat campur tangan dari pihak mana pun termasuk Sekretariat Gabungan (Setgab).

Sebelumnya pada Rabu 12 Juni, Fahri menyatakan bahwa pihak Istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi. "Iya, sudah diberitahu kalau PKS sudah dikeluarkan dari koalisi, istilahnya Setgab gitu," jelas Fahri.

Sementara itu, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, enggan berkomentar mengenai pernyataan yang dilontarkan Fahri.

"Sebagai Setgab saya tidak boleh berbicara atas nama Setgab kalau tidak merupakan hasil daripada rapat, jadi saya tidak boleh mengeluarkan pendapat pribadi saya," kata Amir.

Menteri Hukum dan HAM itu mengungkapkan bahwa sejauh ini Setgab belum menggelar rapat perihal persoalan tersebut. Namun Amir menegaskan bahwa kapanpun diperlukan, rapat tersebut sewaktu-waktu dapat digelar.

Pada Selasa 11 Juni, Presiden SBY menggelar rapat dengan partai koalisi pemerintahan, namun dalam rapat tersebut PKS ternyata tidak diundang.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan lalu mengemukakan bahwa partai-partai koalisi kecewa dengan sikap PKS yang menolak kebijakan strategis pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menyelamatkan perekonomian.

Menurut Syarief Hasan, hal itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam rapat koalisi yang dipimpin Presiden SBY itu. (Ant/Mut)

Artikel Pilihan »

• Gas Air Mata Meletus di Jalan Diponegoro, Pemotor Kesakitan
• Dilempar Molotov dari Kampus UKI, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
• Mahasiswa Jayabaya Lempar Batu-Botol, Polisi Hujani Gas Air Mata
• `Perang` Gas Air Mata di Menteng Usai, Pengendara Terbatuk
• Selain di UBK dan Jayabaya, Demo di Kampus UKI Salemba Juga Ricuh

 

 Sumber: http://news.liputan6.com/

DPR `Setuju` BBM Naik, Berikut Rincian Hasil Voting

(Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Menolak: 181 -  Menerima: 338

Liputan6.com, Jakarta : Paripurna DPR akhirnya menyetujui Rancangan APBN Perubahan 2013. Yang artinya, DPR menyetujui kenaikan harga BBM yang sudah termasuk dalam postur APBN Perubahan 2013 dan tertuang dalam undang-undang.

"Rapat paripurna ini memutuskan RAPBN 2013 tentang APBN 2013 untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam sidang paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Pengesahan itu disepakati dengan mekanisme voting atau pengambilan suara di ruang paripurna DPR. Total hasil voting, sebanyak 181 anggota DPR menolak RAPBNP 2013 menjadi undang-undang. Sedangkan, 338 anggota DPR menerima.

DPR akhirnya menyetujui usulan Rancangan APBN Perubahan 2013 setelah melalui proses hampir 12 jam. Rancangan keuangan negara ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Berikut rincian hasil voting dari masing-masing Fraksi:

1. Hanura
- Menolak: 14
- Menerima: 0

2. Gerindra
- Menolak: 25
- Menerima: 0

3. PKB
- Menolak: 0
- Menerima: 23

4. PPP
- Menolak: 0
- Menerima: 34

5. PAN
- Menolak: 0
- Menerima: 40

6. PKS
- Menolak: 51
- Menerima:

7. PDIP
- Menolak: 91
- Menerima: 0

8. Golkar
- Menolak: 0
- Menerima: 98

9. Demokrat
- Menolak: 0
- Menerima: 143

TOTAL:
- Menolak: 181
- Menerima: 338

(Ism/Ary) Oleh Riski Adam, Yoga Guritno

Artikel Pilihan »

• Tolak BBM Naik, Hanura Pertanyakan Rp 155 M untuk Lapindo
• Keriuhan Sidang Paripurna `BBM Naik`
• Berubah Sikap, Gerindra Akhirnya Tolak Kenaikan Harga BBM
• Motor Terpeleset Sampah Demo BBM Naik, Biker Nyaris Celaka
• Mahasiswa Merusak dan Membakar Reklame di Depan Gedung TVRI

Sumber: http://news.liputan6.com

Ahmad Heryawan & Deddy Mizwar Resmi Pimpin Jabar

Aher-Deddy Mizwar (Foto: Okezone)

BANDUNG - Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar mulai hari ini resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018. Mereka dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Merdeka, Kota Bandung.

Pelantikan berlangsung khidmat meski sempat molor dari jadwal. Semula, pelantikan dijadwalkan digelar pukul 10.00 WIB, namun baru dimulai pukul 10.25 WIB.

Prosesi pelantikan dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara. Dalam sambutannya, mewakili masyarakat, Irfan menyampaikan terima kasih kepada Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf yang sudah memimpin Jabar selama lima tahun.

"Banyak keberhasilan yang diraih, terbukti lebih dari 100 penghargaan yang diperoleh. Ini sebagai bukti nyata pengakuan dari pihak-pihak yang kompeten atas keberhasilan pembangunan di Jabar," ungkapnya.

Khusus kepada Dede Yusuf, Irfan menyampaikan apresiasi atas kinerjanya. "Kami harapkan karya nyata Anda tidak hanya berhenti sampai di sini," ucapnya kepada Dede yang juga hadir di pelantikan tersebut.

Kepada Ahmad dan Deddy, Irfan mengingatkan agar berbagai janji, visi, misi, serta program yang disampaikan saat kampanye, benar-benar direalisasikan.

Setelah itu, Sekretaris DPRD Jawa Barat, Ida Hernida, membacakan petikan Keputusan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Presiden RI. Kemudian, Menteri Gamawan Fauzi memimpin pembacaan sumpah dan janji serta memasang tanda jabatan pada Aher dan Deddy. (ton)
 

Berita Selengkapnya Klik di Sini

Oris Riswan - Okezone

(kem)

Berita Terkait : Aher-Deddy Menang Pilgub

• Ahmad Heryawan: Terima Kasih Dede Yusuf
• Deddy Mizwar Jadi Wagub, Eko Patrio Harap Jabar seperti Mumbai
• Penyusup di Pelantikan Gubernur Akhirnya Dibebaskan
• Apa Nama Panggilan Deddy Mizwar Setelah Jadi Wagub Jabar?
• Reza Artamevia: Seniman Siap Bantu Aher-Deddy Mizwar

Sumber: http://bandung.okezone.com/

Kartu Jakarta Sehat dan Rencana Pemakzulan Jokowi

Kisruh Kartu Jakarta Sehat mengancam posisi Joko Widodo.

 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo / (VIVAnews/Fernando Randy)

VIVAnews - Kisruh Kartu Jakarta Sehat mengancam posisi Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta berencana menggunakan hak impeachment atau pemakzulan. Mereka menganggap Jokowi tak mampu menyelesaikan masalah jaminan kesehatan masyarakat.

Niat impeachment sendiri sudah digulirkan DPRD sejak dua hari lalu. Kemarin anggota Komisi Bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta Asraf Ali menegaskan ancaman ini. Ia mengatakan sudah mengumpulkan 32 tanda tangan anggota DPRD yang akan memakzulkan mantan walikota Solo ini. Mereka yang membubuhkan tanda tangan adalah anggota Fraksi Demokrat, PPP, Hanura, PDS, PAN, PKB, dan Golkar.

Penggalangan tanda tangan ini didorong rencana mundurnya 16 rumah sakit pelaksana program KJS. Dewan merespon semua keluhan rumah sakit akibat sistem pembayaran INA CBG's yang diterapkan.

Indonesia Case Base Groups atau INA CBGs adalah tarif paket dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) berdasarkan jenis penyakit atau diagnosis dan prosedur pelayanan yang berkaitan dengan mutu serta efektivitas pelayanan. Kebijakan ini juga untuk pengendalian biaya rumah sakit.

Pada paket ini, Pemprov DKI harus membayar premi asuransi kesehatan kepada PT Askes sebesar Rp23.000 per kepala per bulan. Namun premi ini dinilai tak layak. Karena itu, 16 rumah sakit rekanan menyatakan mengundurkan diri.

Namun, Jokowi menanggapi santai munculnya isu impeachment ini. "DPRD mau impeachment, ya silakan. Saya siap saja kok," katanya di Balai Kota, Jumat, 24 Mei 2013.

Ia menjelaskan DPRD mempunyai banyak hak untuk mengkritisi. Menurutnya, semua sistem punya fungsi dan kebijakan. Fungsi legislatif hanya melakukan pengawasan, tidak menjalankan program.

Jokowi menilai bahwa ancaman itu salah sasaran. Menurutnya, akar permasalahan KJS, yaitu INA CBG's, bukanlah tanggung jawab Pemprov DKI semata.

"INA CBG's itu tugasnya Kemenkes. KJS hanya dijadikan percontohan pemerintah pusat sebelum diberlakukan secara nasional," katanya.

Jokowi menjelaskan ada ketidaksamaan nilai biaya pelayanan kesehatan antar rumah sakit. Ongkos layanan ini juga menyangkut satus dari rumah sakit dari tipe A hingga D. Selain itu ada perbedaan dalam tindakan medis terhadap sebuah penyakit.

"Contohnya, tindakan medis. Misalnya sakit perut ada yang diputuskan dioperasi, ada dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki. Bukan KJS-nya," kata Jokowi.

Sedangkan untuk biaya layanan, Jokowi mencontohkan ongkos cuci darah. Di RS A biayanya Rp2 juta. Di RS B biayanya Rp1 juta dan di RS C biayanya Rp600 ribu. "Ini harus distandarkan. Kalau semua sama Rp2 Juta, anggarannya jebol," katanya.

Belagu dan ngawur

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama justru mempertanyakan niat pemakzulan ini. "Kalau mau tanya, ya panggil kami saja. Hak tanya saja dibilang pemakzulan. Belagu banget," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota.

Justru Ahok mempertanyakan bagaimana upaya itu dilakukan. Provinsi itu terdiri dari pemerintah dan DPRD. "Ini bukan seperti hubungan DPR dengan presiden. Ini beda," tuturnya.

Mantan Bupati Belitung ini menjelaskan DPRD memang mempunyai banyak hak. Namun dalam permasalahan ini, DPRD juga bisa menggunakan hak interpelasi yang merupakan hak meminta keterangan.

Ketua Fraksi Partai Gerindara DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi justru mempertanyakan rencana impeachment ini. Menurut Sanusi ancaman pemakzulan itu berlebihan. "Interpelasi silakan saja, ini kan bagian dari demokrasi. Kami tidak dapat membendung. Tapi kalau impeachment, terlalu ngawur," katanya.

Sanusi menjelaskan, untuk melakukan pemakzulan, harus menempuh jalur yang panjang. Tidak bisa dengan mudah. Gubernur dalam tata tertib dan undang-undang, kata Sanusi, dapat dimakzulkan jika meninggal dunia dan melakukan pelanggaran berat. "Menurut saya gagasan ini, ya terlalu ngawur," katanya.

Hak interpelasi menurutnya wajar, untuk meminta penjelasan dari gubernur sendiri. Tapi, kata dia, persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah dibahas Komisi E bersama Dinas Kesehatan dan 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program KJS. "Saya rasa sudah selesai," katanya.

Karena itu, Fraksi Gerindra dengan tegas menolak usulan pemakzulan terhadap Gubernur Jokowi. "Bagi fraksi ini semua masalah sudah selesai dalam pertemuan kemarin. Makanya kami tak akan ikut dalam upaya penggalangan ini," katanya.

Senada dengan Gerindra, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jhony Wenas menegaskan, kisruh soal KJS sudah selesai dibahas. Sehingga, tidak diperlukan lagi interpelasi, bahkan pemakzulan.

"Ini sudah diselesaikan. Terus apa lagi yang mau ditanyakan ke gubernur," ujarnya.

Jhony Wenas menilai jika usulan yang tengah digadang anggota adalah usulan personal anggota, bukan fraksi ataupun partai. "Ya itu kan hak interpelasi. Hak perorangan yang dimiliki anggota DPRD," katanya. (eh)

BERITA TERKAIT:

Rencana Interpelasi Jokowi Bakal Mentah?

• VIDEO: Jokowi akan Gusur Rumah Dinas Lurah dan Camat
• Jokowi: Jangan Persepsikan Seolah KJS Gagal
• Datangi RSUD Cengkareng, Jokowi Dicecar Keluhan Pasien KJS
• Gerindra: Ngawur Jika Gubernur Jokowi Dimakzulkan

Sumber: http://metro.news.viva.co.id/ 

Yusril: Eksekusi Susno Duadji Kelewatan!

Susno Duadji

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai, eksekusi terhadap mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji oleh pihak kejaksaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Yusril bahkan menuding eksekusi itu sudah melewati batas.

"Ini sudah kelewatan. Tidak ada dasar eksekusinya karena keputusan ini sudah batal demi hukum," ujar Yusril saat dihubungi, Rabu (24/4/2013).

Yusril Ihza Mahendra

Menurut Yusil, kasasi yang diajukan jaksa maupun pihak Susno sama-sama sudah ditolak Mahkamah Agung. Namun, dalam putusan MA itu, tidak disebutkan pernyataan lain yang menguatkan keputusan di tingkat pengadilan tinggi (PT).

"MA hanya menolak kasasi. Keputusan itu tidak disebutkan penguatan putusan pengadilan tinggi. Jadi, apa dasar eksekusi yang dilakukan kejaksaan? Kalau berdasarkan surat edaran Jaksa Agung, itu tak berlaku. Apa kekuatan surat edaran itu?," kata mantan Menteri Kehakiman ini.

Ia menegaskan bahwa jaksa seharusnya taat pada undang-undang, bukan pada peraturan yang dibuat pada atasannya. "Selain itu, keputusan di tingkat PT juga salah karena ini perkara orang lain, seharusnya MA memperbaiki ini," tutur Yusril.

"Jadi, sejak awal, saya tahu ini tidak bisa dieksekusi. Saya berharap reaksi dari polisi karena tidak dibenarkan pada eksekusi kali ini," katanya.

Seperti diketahui, Susno saat ini aktif sebagai kader PBB. Ia juga tercatat sebagai salah satu bakal calon anggota legislatif PBB yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Eksekusi Susno

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi Susno. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Ia sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan.
Pertama, dia menyatakan putusan MA yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

Baca juga: 
Didatangi Kejaksaan, Susno Bersikeras Tak Mau Dieksekusi
Susno Duadji Dieksekusi Kejaksaan di Bandung?

Berita terkait dapat diikuti dalam topik: Eksekusi Susno Duadji

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

BERITA TERKAIT:

• Dieksekusi, Bagaimana Nasib Pencalegan Susno Duadji?
• Didatangi Kejaksaan, Susno Bersikeras Tak Mau Dieksekusi
• Dieksekusi, Jurnalis Padati Rumah Susno Duadji di Dago
• Susno Duadji Dieksekusi Kejaksaan di Bandung?
• Susno Duadji Jadi "Nyaleg" 

Sumber: http://nasional.kompas.com/

Margaret Thatcher dies: tributes pour in for influential but divisive leader

Margaret Thatcher in 1982. Photograph: Nils Jorgensen/Rex Features

• Former British PM dies after a stroke aged 87
• Cameron praises Thatcher's 'lion-hearted love' for Britain
• Guardian survey: 50% say she was 'positive' for UK

Lady Thatcher, Britain's first female prime minister and among the most influential and divisive political leaders the country has ever seen, died on Monday at the age of 87 after suffering a severe stroke.
The former Conservative leader had been in ill health for more than a decade, and was staying in a suite at the Ritz hotel in London while recuperating from a minor operation.
David Cameron, who was in Madrid on a European tour, immediately returned to Britain to announce parliament was being recalled from its Easter recess, describing her as Britain's "patriot prime minister".
In a statement in Downing Street, delivered a few feet from where Thatcher quoted St Francis of Assisi as she entered No 10 for the first time in 1979, Cameron praised the "lion-hearted love" for Britain of the country's longest-serving prime minister in the 20th century.
Thatcher's friend and spokesman, Lord Bell, who was informed of her death at midday on Monday, said in a statement: "It is with great sadness that Mark and Carol Thatcher announced that their mother, Baroness Thatcher, died peacefully following a stroke this morning."
The Queen expressed her sadness and has sent a private message of condolence to the family.
Tributes flooded in from around the world for the grocer's daughter who would become one of the most divisive political figures in modern-day British politics.
Barack Obama, said the "world has lost one of the great champions of freedom and liberty, and America has lost a true friend. "She stands as an example to our daughters that there is no glass ceiling that can't be shattered."
Nancy Reagan, the widow of former US president Ronald Reagan, noted the "very special relationship" between her late husband and the former British prime minister, developed "during one of the most difficult and pivotal periods in modern history".
Reagan said: "Ronnie and Margaret were political soul mates, committed to freedom and resolved to end communism. As prime minister, Margaret had the clear vision and strong determination to stand up for her beliefs at a time when so many were afraid to 'rock the boat."
She is to be accorded the rare honour of a ceremonial funeral with full military honours at St Paul's Cathedral, central London, followed by a private cremation.

 

 

Former US president Ronald Reagan and Margaret Thatcher together at Camp David in December 1984. Photograph: Rex Features The union flag above No 10 Downing Street, the home she inhabited for longer than any other modern British prime minister, was lowered to half-mast – as were those above Buckingham Palace and many other landmarks across the country.
The flag was flying at half-mast too at the visitor centre in Port Stanley in the Falkland Islands, the British outpost to which she dispatched a taskforce to rebuff an Argentinian invasion, sealing her reputation as the "Iron Lady".
Within an hour of her death being announced, flowers were being left outside the London home she had become too frail to live in unaided in recent months, as well as the premises of the grocer's shop in Grantham where she grew up.
In her last days, she had seemed peaceful, according to friends.
An intimate account of her last hours was given on Monday by Lady (Carla) Powell, the Italian wife of Thatcher's former diplomatic adviser Lord Powell, who had visited her often in her declining years, and whose house outside Rome the former prime minister had visited on several occasions.
Lady Powell said her husband had told her after leaving Thatcher on Sunday night that he had sat beside her bed. "She dozes off to sleep quite often and then she wakes up and we chat for a bit," she quoted her husband as saying. Lord Powell had said he had talked to her about his wife's dogs, the garden of their Italian home and the new pope. He had said he was not quite sure how much of all this Thatcher had taken in. "But she smiles a lot and seems peaceful," Lady Powell quoted him as saying.
Cameron, who cut short a visit to Spain and France to return to Downing Street after the announcement of Thatcher's death, wore a black tie as he hailed "the shopkeeper's daughter from Grantham who made it to the highest office in the land". The prime minister said: "Today we lost a great leader, a great prime minister and a great Briton. Margaret Thatcher didn't just lead our country – she saved our country." He acknowledged that Thatcher had been a divisive figure but he sought to find consensus before the special sitting of parliament on Wednesday as he acknowledged her patriotism. "We can't deny that Lady Thatcher divided opinion," Cameron said. "For many of us, she was and is an inspiration. For others she was a force to be defined against.
"But if there is one thing that cuts through all of this – one thing that runs through everything she did – it was her lion-hearted love for this country. She was the patriot prime minister and she fought for Britain's interests every single step of the way."
A Guardian/ICM poll of 965 adults online, conducted in the hours after her death, found that half of all respondents, 50%, look back on Thatcher's contribution as a positive one for Britain – 16 points more than the 34% who say she was bad for the country.

 

 

David Cameron makes statement in Downing Street on the death of Margaret Thatcher. Photograph: Ray Tang/Rex Features Some 25% rate her record as "very good", and most of her detractors, 20% of the overall sample, deem it to have been "very bad". Only 11% sit on the fence and say she was "neither good nor bad", and just 5% told ICM that they did not know.
Two-thirds, or 62%, said her example played an important part in "changing attitudes about the role in society that women can play", whereas only half as many – 31% – believe that she changed little about gender relations in wider society "because she played by men's rules".
Thatcher's death had an immediate impact on today's political world. Ed Miliband and Nick Clegg, who had launched their campaigns for the local elections earlier in the day, announced the suspension of the campaigns.
Miliband struck a note of consensus when he said: "David Cameron, Nick Clegg and myself were all shaped by the politics of Lady Thatcher and the way she defined the politics particularly of the 1980s."
The Labour leader acknowledged that Thatcher was one of the few politicians to have succeeded in reshaping British politics. "She will be remembered as a unique figure. She reshaped the politics of a whole generation. She was Britain's first woman prime minister. She moved the centre ground of British politics and was a huge figure on the world stage."
Clegg said: "Margaret Thatcher was one of the defining figures in modern British politics. Whatever side of the political debate you stand on, no one can deny that as prime minister she left a unique and lasting imprint on the country she served. She may have divided opinion during her time in politics but everyone will be united today in acknowledging the strength of her personality and the radicalism of her politics."
But Neil Kinnock, the former Labour leader who was comprehensively defeated by Thatcher in the 1987 general election, broke with the consensus when he described her premiership as an "unmitigated disaster for Britain". In a pre-recorded BBC interview, he said: "It was an unmitigated disaster for Britain. It commenced with a series of budget changes and use of interest rates which, combined with the fact that oil was monumentally coming on stream, pushed the price of the pound out of sight and succeeded in inflicting devastating harm on the productive base in Britain. That wasn't modernisation. That was devastation."
Sir John Major, who succeeded Thatcher as prime minister in November 1990 after a challenge to her leadership, praised her as a remarkable leader. Major, who had a testy relationship with Thatcher after she encouraged the Maastricht rebels in the 1990s, told the BBC: "It is a very sad day for this country. She was a remarkable prime minister and she did some extraordinary things. In many ways she was exactly the right prime minister for the time she achieved that office."
Major praised the way in which Thatcher had managed to impose her will. "It seemed for much of the 1960s and 1970s as though governments were inevitably blown apart by the wind whatever happened. She changed that. She made the wind instead of being bent by it."But he added that the Conservative party took a long time to recover from her downfall. "Matricide is always difficult to overcome. The way in which Margaret left, rather than being defeated in a general election, left a big scar on the Conservative party. That scar continued to impact upon the party internally for a very long time."
Clare Short, Labour's former international development secretary, told the PM programme on Radio 4: "One shouldn't speak ill of the dead and she was an old lady and she was prime minister for a long time. Honour that. But from where I see it her record is very bad. In inner Birmingham unemployment went through the roof, we had riots. We never had that before. It had always been a city of full employment."
Lord Oakeshott of Seagrove Bay, the former Lib Dem treasury spokesman, said that Thatcher's reforms had ensured that the current recession has been less painful. "I always fought against Mrs Thatcher but we'd be back to three million unemployed in this recession if she hadn't made the labour market more flexible."

ICM Research interviewed a random sample of 965 adults aged 18+ online on the afternoon of 8 April 2013.

From : http://www.guardian.co.uk/politics/2013/apr/08/margaret-thatcher-dies-tributes-pour 

Kantor Golkar dan Wali Kota Palopo Dibakar Massa

Kantor Partai Golkar Palopo menjadi sasaran massa pasca penetapan Wali kota dan wakil wali kota Palopo. 

Kantor Walikota Palopo yang dibakar Massa.

PALOPO, KOMPAS.com — Kota Palopo memanas pasca-penetapan wali kota dan wakil wali kota Palopo oleh KPUD. Kantor Partai Golkar Palopo pun dibakar massa.

Awalnya, massa menyerbu masuk ke halaman kantor Partai Golkar dan hanya melempari kantor tersebut dengan batu. Kaca-kaca di depan kantor pun pecah.

Setelah melempar batu, massa yang semakin panas membakar kantor tersebut. Pihak kepolisian beberapa kali melemparkan gas air mata kepada massa.

Selain kantor Golkar, massa juga menghancurkan kantor wali kota Palopo. Bahkan, bagian BKD kantor wali kota Palopo juga telah dibakar oleh massa.

Dua kendaraan dinas yang terparkir di halaman kantor wali kota Palopo ikut menjadi sasaran. Mereka menghancurkan dua mobil dinas dan satu motor. Dari informasi yang dihimpun Tribun, kantor Kecamatan Wara Timur juga telah dibakar oleh massa.

 

Sumber : Tribunnews.com

Editor : Ana Shofiana Syatiri

BERITA TERKAIT:

• Polisi: Penggelembungan Suara Picu Kerusuhan di Palopo
• Ini Penyebab Kerusuhan di Palopo
• Kisruh Pilwakot, Kantor Media Lokal Palopo Dibakar
• Kronologi Pembakaran Kantor DPD Golkar

 Dari : Kompas.com

SBY Minta Jangan Ada Pungli Lagi Di Demokrat

DENPASAR.KOMPAS.com— Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono langsung menginstruksikan seluruh Pengurus DPP, DPD, dan DPC untuk menghentikan praktik pungutan liar. Semua kegiatan menarik uang apalagi untuk menguntungkan diri sendiri, dia larang tegas dilakukan oleh seluruh jajaran partai.

 Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Bali, Sabtu (30/3/2013)

"Jangan memungut uang apalagi dalam jumlah besar untuk pribadi atau perkaya diri. Seperti untuk pencalonan caleg di pemilu 2014. Kecuali untuk administrasi dan bantuan yang pantas untuk partai silakan, tapi bukan pungutan atau suap untuk memperkaya diri sendiri," tegas SBY dalam pidatonya, Sabtu (30/3/2013).

Jika masih terjadi praktik-praktik kotor seperti ini di masa datang, SBY minta kepada kader segera melapor ke Komisi Pengawas Partai. "Tolong ini benar-benar dijalankan, bagi yang merasa diminta atau diperas, langsung beritahu Komisi Pengawas," tegas SBY.

Dengan terpilihnya Ketua Umum baru, seluruh kader diminta membenahi diri dari perilaku-perilaku negatif. Mereka juga diminta meningkatkan kualitas diri untuk menghasilkan karya yang lebih baik di masa mendatang.

Pernyataan SBY ini dilakukan setelah seluruh peserta memilih SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. SBY menjadi Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum yang berhenti setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Editor : Palupi Annisa Auliani 

BERITA TERKAIT:

• SBY Curhat Sering Dikritik, Diserang, Dikecam Berlebihan
• Ups.. SBY Salah Sebut Nama Partai
• SBY: Saya Akan Menghilang Pelan-Pelan
• SBY: Ini Keterpaksaan...
• Ini Empat Syarat yang Diajukan SBY

Dari : Kompas.com

KLB Partai Demokrat Memang di Luar Kebiasaan

KOMPAS.com - Kongres Luar Biasa Partai Demokrat benar-benar berlangsung di luar kebiasaan kongres sebuah organisasi, apalagi partai. Kurang dari enam jam, KLB telah menghasilkan keputusan pokok, yakni memilih ketua umum.

Presidium Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Bali, Sabtu (30/3/2013).

Selain cepat, kongres luar biasa (KLB) juga berlangsung seadanya. Ada kesan kurang terkoordinasi dengan baik. Salah satunya adalah ketika pembawa acara menyebutkan bahwa Ketua Dewan Pembina memasuki ruangan sidang, ternyata orang yang masuk adalah Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Sebagian wartawan Istana, karena sudah kebiasaan dalam acara kenegaraan, segera berdiri mendengar ucapan pembawa acara itu. "Lho, kok Ibas. Ayo duduk lagi," kata seorang wartawan.

Acara pembukaan lalu dinyatakan dimulai. Pembawa acara menyebutkan Ketua Organizing Committee (OC) akan memberikan laporan. Ketua OC adalah Max Sopacua. Suasana hening. Max rupanya tidak ada di ruangan. Tanpa ada ralat, pembawa acara kemudian menyebutkan bahwa Ketua Steering Committee akan memberikan sambutan. Ibas pun naik dan menyampaikan pidato tertulis. Tidak lama, dari pintu, barulah Max masuk membawa lembaran kertas. Dia terlambat rupanya.

Seorang kader bercerita, kondisi KLB sangat berbeda dengan kongres terdahulu. Dulu, kongres berjalan rapi karena menggunakan jasa event organizer (EO). Kader tinggal terima beres mengikuti kongres.

Koordinator Wilayah Sumatera Barat DPP Demokrat Eka di sela-sela sidang bercerita, KLB memang tidak memakai EO untuk menghemat. Dana kongres berasal dari patungan sukarela kader. "Ada yang hanya bisa menyumbang Rp 500.000. Kalau saya, rahasia dong," katanya.

Partai Demokrat Bali bertugas menyiapkan tempat. Maka, dipakailah Hotel Inna Grand Bali Beach, hotel berbintang lima tertua di Bali.

"Kamar hanya diperuntukkan bagi panitia. Ia tidak sendirian menempati kamar. Satu kamar bisa ditempati sampai tiga orang. Tidak peduli panitia ini adalah anggota DPR atau bukan. Kalau bukan panitia, ya, cari kamar sendiri," ujar Eka.

Eka mengungkapkan, hiasan di ruang sidang, seperti kain khas Bali, disiapkan oleh teman- teman Partai Demokrat Bali.

"Kami dari Jakarta hanya membawa spanduk KLB," katanya sambil menunjuk spanduk di dinding. Dulu, kader tidak ikut bergotong royong mendekorasi tempat acara.

Ketika pemimpin kongres EE Mangindaan menyatakan pemilihan ketua umum dinyatakan selesai, ia tampak gembira.

"Kami sangat ingin seperti ini (kongres berlangsung cepat) karena memang hanya untuk pengesahan agar kami bisa ikut pemilu," tutur Eka senang.

Seorang kader lain bercerita, KLB yang semula digelar tertutup untuk media massa entah bagaimana sekitar pukul 14.30 wartawan media cetak dan elektronik dipersilakan masuk ke ruang kongres oleh protokol Istana Kepresidenan.

Wartawan sempat terkecoh karena barisan keamanan Partai Demokrat meminta wartawan keluar ruangan lagi. Namun, protokol kepresidenan mempertahankannya dan menyatakan terbuka bagi media.

Tepat pukul 15.30, kongres pun dimulai. Tidak dipimpin oleh Ketua Steering Committee Edhie Baskoro Yudhoyono, tetapi oleh EE Mangindaan yang didampingi jajaran petinggi Demokrat, seperti Toto Riyanto, Syarifuddin Hasan, Max Sopacua, Amir Syamsuddin, dan Johnny Allen. Kongres diisi dengan pembacaan surat keputusan pemberhentian ketua umum periode 2010-2015, Anas Urbaningrum, yang berhenti pada Februari 2013. (OSA/ATO)

 

Sumber : Kompas Cetak

Editor : Aloysius Gonsaga Angi Ebo

 

BERITA TERKAIT:

• Geleng-geleng Kepala, SBY Bilang "I Don't Like It"
• SBY Curhat Sering Dikritik, Diserang, Dikecam Berlebihan
• SBY: Ini Keterpaksaan...
• Ruhut Sitompul "Mesra" dengan Tri Dianto di KLB 

Dari: Kompas.com

LSI: Ada Kejutan dari 'Quick Count' Pilgub Jabar 2013

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan hasil hitung cepat alias quick qount Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan adanya kejutan dari Pilgub Jabar, pada Ahad (24/2), yaitu kenaikan suara pasangan nomor urut 5, Rieke Diah Pitaloka ke posisi nomor dua menggeser Dede Yusuf dibanding survei sebelumnya.

Petugas KPPS melakukan penghitungan suara di TPS 24 di Perumahan Puri Citayam Permai Rawapanjang, 

Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ahad (24/2). (Republika/Musiron)

Peneliti/ Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Toto Izul Fatah mengatakan hal itu menanggapi hasil hitung cepat LSI atas Pilkada Jawa Barat 2013, di Jakarta.
Toto mengatakan, kejutan bukan kemenangan pasangan petahana Ahmad Heryawan yang sudah diprediksi sebelumnya sebagai cagub potensial, selain Dede Yusuf, tapi lebih karena adanya kejutan kenaikan suara pasangan nomor urut 5, Rieke Diah Pitaloka ke posisi nomor dua menggeser Dede Yusuf di survei sebelumnya.

Data Hitung Cepat LSI atas Pilgub Jabar menyebutkan:
- Pasangan Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar unggul di posisi pertama dengan suara 33,14 persen,
- Kedua pasangan Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki dengan 27,92 persen,
- Ketiga Dede Yusuf - Lex Laksamana dengan 25,23 persen,
- Kempat pasangan Irianto MS Syafiudin -Tatang Farhanul 11,81 persen dan
- Kelima pasangan Dikdik - Cecep memperoleh 1,89 persen.

Hitung cepat LSI menggunakan metodologi penarikan sample melalui secara acak  (multistage random sampling) terhadap 400 TPS dengan tingkat kesalahan sekitar satu persen.
Menurut Toto, dalam analisis LSI, kejutan itu terjadi sebagai akibat dari efek domino di internal Partai Demokrat, khususnya pasca ketua umumnya, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang pada Jumat (22/2), kepada elektabilitas Dede Yusuf.
"Dari data survei terakhir LSI, terungkap bahwa Dede Yusuf terasosiasi cukup kuat dan masif dengan Demokrat sebagai partai pengusung yang sedang dipersepsi menurun oleh mayoritas publik." katanya.
Selain itu, kata Toto, berbeda dengan Ahmad Heryawan- Deddy Mizwar yang tidak mencantumkan embel-embel logo PKS. Mungkin, karena Aher sadar bahwa pencantuman itu secara strategis tidak menguntungkannya.
"Setidaknya, sekitar 50 persen publik mengaku tahu kalau Dede diusung Demokrat," katanya.
Sedangkan, hanya 30 persen saja publik yang tahu Aher diusung PKS. Sehingga, begitu muncul berita penetapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka, publik tidak terlalu terpengaruh, kata Toto.

Redaktur : Citra Listya Rini

Sumber : Antara

KPK Tetapkan Anas Urbaningrum Tersangka Hambalang

Kasus ini sebelumnya sudah menyeret Bendahara Umum Partai Demokrat. 

 Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum (ANTARA/Wahyu Putro A)

 

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang. Pada kasus ini sebelumnya sudah menyeret Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

"KPK menetapkan AU sebagai tersangka dalam proyek Hambalang," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat malam, 22 Februari 2013.

KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, menurut Johan, karena diduga melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Seperti diketahui, ketentuan pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 

Dengan demikian, Johan menambahkan, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sudah ditemukan bukti yang cukup, serta disimpulkan saudara AU diduga melanggar pasal yang berkaitan dengan penugasan sebagai anggota DPR. (art)

 

Jum'at, 22 Februari 2013, 19:48 Antique, Rohimat Nurbaya, Dedy Priatmojo

 

Sumber: VivaNews 

KISRUH DEMOKRAT: SBY Nonaktifkan Anas Urbaningrum

KISRUH DEMOKRAT
SBY Nonaktifkan Anas Urbaningrum

STATUS ANAS URBANINGRUM - Ketua KPK Abraham Samad memberikan keterangan pers usai pelantikan Sekjen dan Direktur Penuntutan di auditorium gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/2). KPK membantah bahwa status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum naik menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan Sarana Olahraga Nasional di Bukit Hambalang. (Antara)

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinonaktifkan dari jabatannya oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Anas dicopot sementara dari jabatannya dengan alasan agar bisa lebih fokus untuk menghadapi kasus hukum yang dihadapinya.

Keputusan itu disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangan persnya usai memimpin rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (8/2). Sebelum mengawali penjelasannya, SBY menekankan bahwa Majelis Tinggi Partai Demokrat memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengambil berbagai keputusan penting untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Penyelamatan partai ini dilakukan terkait dengan elektabilitas Partai Demokrat yang semakin turun. SBY mengatakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat memimpin langsung tindakan penyelamatan partai dalam bentuk penataan, penertiban dan konsolidasi hingga simpati publik terhadap Partai Demokrat pulih. Dalam kaitan itu, katanya, untuk sementara Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil alih kepemimpinan partai dari tangan Anas Urbaningrum. SBY mengatakan, keputusan itu dilakukan agar Anas Urbaningrum bisa memfokuskan diri dalam menghadapi dugaan kasus hukum yang dihadapinya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, SBY menambahkan, Anas tetap memegang jabatan sebagai wakil ketua majelis tinggi partai. Dalam kesempatan itu, SBY juga menegaskan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat akan mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang tidak mematuhi keputusan. Ia juga meminta kepada kader yang merasa tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai Demokrat untuk keluar dari partai. Dalam rangka konsolidasi partai, SBY menyatakan dalam waktu dekat akan berlangsung pertemuan yang dihadiri seluruh pimpinan cabang di daerah. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Karena, surat keputusan penetapan tersangka itu harus menunggu tanda tangan para pimpinan KPK sebelum diumumkan secara resmi. "Semua sudah sepakat, tetapi kan harus ditandatangani semua pimpinan. Saat ini tiga pimpinan tidak ada di kantor KPK," kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/2). Menurut dia, sejauh ini pimpinan KPK belum satu suara dalam menetapkan status hukum Anas dalam suatu tindak pidana korupsi. Abraham Samad menyebutkan, penetapan status Anas karena belum ada persamaan pendapat antarpimpinan KPK. Dia menegaskan, pimpinan KPK yang ada di kantor KPK kemarin hanya dirinya dan Zulkarnaen. Sedangkan tiga pimpinan lainnya, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja, tidak berada di kantor KPK saat itu. "Saya ingin memperlihatkan fakta bahwa yang ada di kantor ini cuma ada dua pimpinan. Jadi, kami tidak bisa melakukan diskusi panjang untuk mengambil suatu keputusan. Masih banyak hal yang perlu didiskusikan dan disamakan persepsinya. Karena, ada beberapa hal yang mungkin menjadi sesuatu yang harus disamakan," kata Abraham. Dia meminta semua pihak bisa bersabar dalam menunggu kepastian hukum Anas. Hal itu dimaksudkan supaya tidak ada fakta yang tercecer jika kasus itu dibuka secara terburu-buru. "Tunggu saja, nanti kalau disampaikan sepotong-sepotong, jadi tidak bagus. Ini, kan, tiga pimpinan di luar. Jadi, sulit mengambil keputusan. Begitu juga minggu depan, kayaknya saya ada acara penandatanganan di luar. Tapi, kita lihat saja nanti," ucapnya. Sementara itu, Bambang Widjojanto melalui pesan dari telepon selulernya menegaskan, semua putusan untuk menetapkan status hukum suatu perkara melalui forum ekspose yang tidak hanya ada pimpinan, tetapi juga deputi, direktur, dan satuan tugas (satgas) yang menangani perkara itu. "Itulah yang disebut dengan kolegalitas. Salah besar kalau pimpinan saja yang menentukan naik tidaknya suatu kasus ke tahap selanjutnya. Kalau pimpinan tidak baca kasus dan argumennya lemah, akan menjadi sulit. Itu sebabnya, conviction rate (tingkat keyakinan) KPK adalah 100 persen," kata Bambang. Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menilai, isu yang menyebutkan Anas telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dibangun oleh jaringan tertentu untuk membentuk opini. "Saya yakin itu hoax dan dibangun oleh jaringan tertentu untuk melakukan peradilan opini dengan mengambil momentum dinamisnya internal demokrat," ujar Pasek. Apalagi, menurut dia, KPK sudah menyatakan secara resmi bahwa hal itu tidak benar sehingga sewajarnya isu seperti itu tidak perlu dijadikan berita lagi. Ia juga sangat yakin, komisioner KPK sangat tangguh dalam menghadapi intervensi dari kekuatan sebesar apa pun. "Saya merasakan dan mengamati kekuatan itu. Hasilnya sudah nyata. Mereka yang salah dinyatakan bersalah, yang tidak salah, ya tidak dipaksakan bersalah. Sebagai mitra kerja Komisi III, saya berharap hal ini bisa dipertahankan," kata Pasek. Oleh sebab itu, dia berharap mereka yang terus berupaya mau memperalat KPK untuk pemenuhan ambisi politik sebaiknya tahu diri. "Jadi, jangan menggunakan 'palu godam' hukum untuk kepentingan politik. Itu namanya politikus pengecut," ujarnya. Sementara itu, pertemuan elite Partai Demokrat di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2) malam, berlangsung. Selain dihadiri anggota Dewan Pembina, Majelis Tinggi Partai Demokrat seperti Syarif Hasan, Ahmad Mubarok, dan Marzuki Alie, juga hadir Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Terkait perkembangan kasus Hambalang, alumni Kelompok Cipayung (AKC) juga mendesak Anas mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

AKC yang terdiri atas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), mendesak setiap kader dan alumni AKC yang dituduh korupsi untuk mundur, termasuk Anas Urbaningrum maupun Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar. "Kalau ada alumni Kelompok Cipayung dituduh terlibat korupsi, maka harus mundur untuk memberi contoh yang baik kepada generasi muda dan masyarakat. Dan, kepemimpinannya bisa diganti oleh kader yang lain yang lebih baik, bersih, idealis, dan memiliki integritas untuk bangsa dan negara ini," kata Sekjen Pengurus Besar IKA PMII A Effendy Choirie kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (8/2). Gus Choi didampingi Soebandrio, Bambang Soesatyo, Manimbang Kahariadi (KAHMI), Riad Osca Khaliq (GMNI), Andalu Sanyoto (GMKI), dan Hermawi F Taslim (PMKRI). (Rully/Nefan Kristiono/Sugandi)

Sumber: Suara Karya Online

Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013

Kampanye Terbuka Pilkada Jabar 2013 Dimulai

Lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat (Pilkada Jabar) 2013 hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/2/2013). Dalam rapat paripurna ini para pasangan cagub dan cawagub memaparkan visi dan misi serta program kerja mereka jika terpilih memimpin Jawa Barat periode 2013-2018 dihadapan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -- Kampanye terbuka dimulai Jumat (8/2/2013) ini. Kelima pasangan akan berkampanye di secara menyebar di berbagai wilayah di Jawa Barat.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Jabar, Ihat Subihat, menegaskan semua pasangan cagub dan cawagub Jabar dilarang berkampanye, baik tertutup maupun terbuka, di daerah yang sedang menggelar proses pemilukada. Daerah itu adalah Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, dan Kota Sukabumi.

Alasannya, menurut Ihat, hal itu akan berpotensi terhadap bentrokan. "Partai yang diusung di daerah dan di provinsi kan berbeda. Dikhawatirkan akan terjadi bentrok," kata Ihat kepada wartawan di DPRD Provinsi Jabar.

Jika pasangan calon atau tim sukses masih melakukan kampanye baik terbuka maupun tertutup, pihaknya akan segera merekomendasikan sanksi kepada yang bersangkutan. (Tribun Jabar/san/set/tif)

Berita Terkait: Pemilihan Gubernur Jabar

• Lima Cagub Jabar Mulai Menebar Janji
• Ini Ramuan Aher dan Dede saat Kampanye
• Pengamanan Sidang Paripurna Membuat Wartawan Bingung
• Satu per Satu Paslon Berdatangan
• Sepasang Cagub Dikawal 12 Personel Polri
• Pagi Ini Lima Pasang Calon Pemimpin Jabar Sampaikan Visi-Misi

Sumber: