Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK Tahun 2017

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK Tahun 2017

( Ujikom 2016 - Paket Keahlian Multimedia SMKN 3 Kuningan. Foto: Rudy H.)

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) adalah bagian dari intervensi Pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai Kompetensi Keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK. UKK terdiri dari Ujian Praktik Kejuruan yang umumnya diselenggarakan sebelum pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Teori Kejuruan yang merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Ujian Nasional.

Ujian Praktik Kejuruan dapat dilaksanakan menggunakan standar yang ditetapkan oleh industri, Lembaga Sertifikasi Profesi dan perangkat uji yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Tempat-tempat uji kompetensi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan UKK harus dinyatakan layak sebagai tempat uji kompetensi oleh koordinator Ujian Nasional Tingkat Provinsi atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Perangkat ujian praktik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersifat terbuka dan peserta uji dapat berlatih menggunakan perangkat ujian tersebut sebelum pelaksanaan ujian.

Secara umum perangkat Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas :

1. Kisi-kisi Soal/Ujian Teori kejuruan (KST). Kisi-kisi soal ujian Teori Kejuruan merupakan konsep, prinsip-prinsip, prosedur, materi,bahan, dan lain-lain yang harus dikuasai peserta uji dalam melaksanakan pekerjaan bidang tertentu. Kisi-kisi ujian Teori kejuruan terbuka untuk umum.
2. Soal Teori Kejuruan (STK) adalah berupa soalpilihan ganda dengan 5 opsi jawaban. Soal Teori Kejuruan terdiri dari model Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper-based Test) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer-based Test).
3. Kisi-kisi Soal Praktik Kejuruan (KSP). Kisi-kisi soal ujian Praktik Kejuruan merupakan kompetensi utama Standar Kompetensi danKompetensi Dasar yang harus dikuasai peserta uji dalam melaksanakan pekerjaan bidang tertentu. Kisi-kisi ujian Praktik kejuruan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan perangkat ujian praktik kejuruan (Soal Praktik Kejuruan, LembarPedoman Penilaian, dan Instrumen Verifikasi)
4. Soal Praktik Kejuruan (SPK) adalah berupa penugasanbagi peserta uji untuk membuat atau proses dan mengerjakan suatu produk/jasa
5. Lembar Pedoman Penilaian Soal Praktik (PPsp) adalah rubrik yang digunakan untuk pemberian skor setiap komponen penilaian. Lembar penilaian memuat komponen penilaian, sub-komponen penilaian, pencapaian kompetensi, dan kriteria penilaian.
6. Instrumen Verifikasi Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan (InV) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai tempat penyelenggaraan ujian Praktik Kejuruan. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung,standar persyaratan tempat/ruang serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.

Perangkat-perangkatujian tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut ini :

1. Kisi-kisi Soal/Ujian Teori Kejuruan
2. Perangkat Ujian Praktik Kejuruan (Draft Final)

Sumber: https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2143/uji-kompetensi-keahlian

Ini Motor atau Mobil? Harga Rp 30 Juta, Kendaraan ini Sudah Dijual di Indonesia!

Ini Motor atau Mobil? Harga Rp 30 Juta, Kendaraan ini Sudah Dijual di Indonesia!

SURYAMALANG.com - Siapa tak ingin punya mobil?

Ya, satu fungsi utama mobil yang tak dimiliki motor adalah melindungi penggunanya dari cuaca, terutama hujan.

Tapi, harga mobil yang sangat berbeda jauh dengan motor, membuat banyak orang bisa memilikinya.

Nah, anda mungkin akan tertarik dengan kendaraan unik satu ini.

Kendaraan unik ini mirip bajay atau helicak di zaman dahulu, tapi desainnya sangat futuristis dan menawan. Terdapat satu bangku untuk pengemudi di bagian depan. Dan bangku penumpang di bagian belakang berkapasitas dua orang.

Kendaraan ini ternyata motor listrik bermerk Tiger.

Di situs resmi Tiger Motor Listrik Indonesia, dengan power motor/dinamo 1.000 watt, kendaraan unik ini dibanderol Rp 32,5 juta. Jarak tempuhnya mencapai lebih kurang 50 kilometer. Sementara itu, kecepatan maksimal yang bisa ditempuh rata-rata 40 km/jam.

Kendaraan ini kabarnya sudah dijual di Surabaya.

Bagaimana, tertarik untuk membeli kendaraan ini? (*)

Sumber: http://suryamalang.tribunnews.com/2016/12/14/ini-motor-atau-mobil-harga-rp-30-juta-kendaraan-ini-sudah-dijual-di-indonesia

Download KALENDER "212" Th 2017

Download KALENDER "212" Th 2017

Sahabat Pejuang Islam, Alhamdulillah silahkan sebarkan download Gratis Kalender 212 Tahun 2017 dari Jamaah Percikan Iman, dapat dicetak ukuran maksimal A3. 

Silahkan Download melalui link berikut ini :

(1) File .PDF (16Mb) di http://www.percikaniman.org/data/kalender2017/Kalender-212-th2017.pdf

(2) File .ZIP Highres (74Mb) di http://www.percikaniman.org/data/kalender2017/Kalender-212-th2017.zip

by Humas Percikan Iman
@Inhoftank-Bandung
www.percikanIMAN.org

HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia

HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia

Apa saja dasar-dasar hukum yang menjamin kebebasan seseorang beragama dan melaksanakan ibadahnya? 
Apa yang dimaksud dengan SURAT KEPUTUSAN BERSAMA atau biasa disebut SKB? 
Sebenarnya siapakah yang berwenang menyimpulkan suatu ajaran agama/aliran agama itu sesat? 
Apakah ada dasar hukumnya? Adakah dasar hukum yang menegaskan bahwa agama di Indonesia hanya ada 6 (Islam, Khatolik, Kristen, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu)?

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):

 

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

 

Pasal 28E ayat (2)  UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

 

Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945  selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

 

Lukman Hakim Saifuddin dan Patrialis Akbar, selaku mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pernah menceritakan kronologis dimasukkannya 10 pasal baru yang mengatur tentang HAM dalam amandemen kedua UUD 1945, termasuk di antaranya pasal-pasal yang kami sebutkan di atas. Menurut keduanya, ketentuan-ketentuan soal HAM dari Pasal 28A sampai 28I UUD 1945 telah dibatasi atau “dikunci” oleh Pasal 28J UUD 1945.

 

Pembatasan pelaksanaan HAM ini juga dibenarkan oleh Dr. Maria Farida Indrati, pakar ilmu perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Maria yang juga hakim konstitusi menyatakan bahwa hak asasi manusia bisa dibatasi, sepanjang hal itu diatur dalam undang-undang. Pendapat Maria selengkapnya mengenai hal tersebut dapat Anda simak dalam artikel ini.

 

Kami asumsikan Surat Keputusan Bersama (“SKB”) yang Anda maksud dalam pertanyaan adalah: SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus JAI dan Warga Masyarakat (“SKB Tiga Menteri”).

 

Dasar hukum penerbitan SKB Tiga Menteri tersebut antara lain:

-         Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

-         Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a;

-         Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (“UU Penodaan Agama”)

 

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Penodaan Agama dinyatakan, dalam hal ada yang melanggar larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Contohnya adalah SKB “Perintah terhadap Penganut dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia” yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2008, seperti kami cantumkan di atas.

 

Siapa yang menyimpulkan aliran tertentu itu sesat? Menurut pasal 2 ayat (2) UU Penodaan Agama, kewenangan menyatakan suatu organisasi/aliran kepercayaan yang melanggar larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sebagai organisasi/aliran terlarang ada pada Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Pada prakteknya, ada Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat atau biasa disingkat Bakor Pakem. Sebenarnya yang dimaksud Bakor Pakem adalah Tim Koordinasi Pengawasan Kepercayaan yang dibentuk berdasar Keputusan Jaksa Agung RI No.: KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).

 

Tim Pakem ini bertugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang tumbuh dan hidup di kalangan masyarakat. Tim Pakem ini kemudian akan menghasilkan suatu surat rekomendasi untuk Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, tindakan apa yang harus diambil. Dalam kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (“JAI”), misalnya, Tim Pakem memberikan rekomendasi agar JAI diberi peringatan keras sekaligus perintah penghentian kegiatan.

 

Adakah dasar hukum yang menegaskan bahwa agama di Indonesia hanya ada enam? Dalam Penjelasan pasal 1 UU Penodaan Agama dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Tapi, hal demikian tidak berarti bahwa agama-agama lain dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama di luar enam agama di atas mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan keberadaanya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia

Kalender 2017, Aksi Bela Islam III 212

Kalender 2017, Aksi Bela Islam III 212
Aksi Super Damai 2 Desember 2016

Sumber : https://www.facebook.com/ridhwanmahabbah/posts/1348597168493560

Sebut Aksi 212 Dihadiri Malaikat, KH Hasyim Muzadi Beberkan 4 Bukti

Sebut Aksi 212 Dihadiri Malaikat, KH Hasyim Muzadi Beberkan 4 Bukti

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama Kiyai Haji Hasyim Muzadi merupakan salah satu ulama yang tegas menyikapi penistaan Al-Qur'an oleh Ahok. Kiyai Hasyim bersepakat dengan kaum Muslimin agar Ahok diadili secara hukum atas tindakan penistaan yang dia lakukan.

Lepas aksi 212 yang sukses digelar di Monas Jakarta pada Jum'at (2/12/16), Kiyai Hasyim Muzadi kembali menyuarakan pendapat yang berdasarkan keilmuan dan kedalaman pengalaman spiritualnya.

Tidak tanggung-tanggung, Kiyai Hasyim mengatakan bahwa aksi 212 lalu dihadiri oleh para malaikat. Bukan tanpa bukti, sang Kiyai menyampaikan 4 hujjah telak yang menguatkan pendapatnya.

"Saya menduga, (aksi) 212 dihadiri malaikat," ujar Kiyai Hasyim Muzadi di Masjid Nuruttaqwa Malang saat mengisi acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Sabtu (3/12/16).

Sebagai penguat atas pendapatnya, Kiyai Hasyim menyebutkan 4 kejadian yang amat nyata dan disaksikan oleh seluruh peserta aksi 212.

"Minta teduh, diberi teduh. Minta hujan, diberi hujan. 7 juta lebih berkumpul dan bubar tanpa musibah," lanjut Kiyai Hasyim.

Sedangkan bukti terakhir didapati beberapa saat setelah aksi 212 berakhir. Kata Kiyai Hasyim, "Jam 4 sore Monas dan sekitarnya bersih kembali seperti semula." [Tarbawia/Om Pir]

Sumber: http://www.tarbawia.com/2016/12/sebut-aksi-212-dihadiri-malaikat-kh.html

Terkait Kasus ''Penistaan Agama'', Sidang Perdana Ahok Akan Digelar 13 Desember 2016

Terkait Kasus ''Penistaan Agama'', Sidang Perdana Ahok Akan Digelar 13 Desember 2016

Setelah rampung meneliti berkas perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) telah menetapkan jadwal sidang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki T Purnama (Ahok) pada 13 Desember 2016 mendatang.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi menjelaskan, sidang perdana gubernur DKI Jakarta non aktif itu akan digelar pekan depan.

"Persidangan 13 Desember pukul 09.00 WIB. Di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di lantai dua ruang Koesoemah Atmadja," kata Hasoloan di PN Jakarta Utara, Senin (5/12/2016).

Sebelumnya diberitakan, berkas Kasus Ahok diterima oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 1 Desember 2016 dan baru saja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dwiarso Budi Santiarto menetapkan siapa majelis hakim yang ditunjuk untuk menggelar persidangan terkait surat Al Maidah ayat 51 itu.

Sumber: http://www.jelajahsehat.com/2016/12/terkait-kasus-penistaan-agama-sidang.html

Ini Perbedaan UN dan USBN

Ini Perbedaan UN dan USBN

Moratorium UN/ANTARA FOTO

DATA tentang Ujian Nasional (UN) dipresentasikan saat rapat kerja Mendikbud Muhadjir Effendy dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Desember 2016. Rapat itu membahas moratorium ujian nasional oleh pemerintah.*

JAKARTA, (PR).- Pemerintah sudah menyiapkan model pengganti Ujian Nasional (UN), yakni Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Ada dua terobosan yang membedakan secara siginifikan antara UN dan USBN.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, perbedaan pertama adalah dalam USBN akan ditambahkan materi soal berupa esai. Perbedaan kedua, materi pembuatan soal akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk jenjang SMA/SMK, dan pemerintah kota/kabupaten untuk jenjang SMP.

Namun, pemerintah pusat akan menyisipkan beberapa pertanyaan, baik berupa pilihan ganda atau essai yang berfungsi sebagai indikator standar nasional. Selama ini, materi soal UN hanya berupa pilihan ganda dan dibuat sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

"Soal esai ini untuk menggali kemampuan siswa agar berlatih berpikir kritis. Selama ini kan dalam UN tidak ada. Soal sisipan dari pemerintah pusat itu, tak akan berbeda-beda di setiap daerah. Wong namanya standar nasional, masa dibeda-beda," ujar Muhadjir usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 1 Desember 2016.

Ia menyatakan, persiapan USBN sudah mencapai 70 persen. Kemendikbud tinggal menunggu restu dari Presiden Joko Widodo yang kemungkinan akan diputuskan pada pekan depan, setelah menggelar rapat terbatas. "30 persen yang belum siap itu, ya tinggal membuat soal saja. Kan harus koordinasi dengan pemerintah daerah," katanya.

Oleh: Dhita Seftiawan

1 Desember, 2016 - 21:08

Sumber: 

http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/12/01/ini-perbedaan-un-dan-usbn-386516

Ketua Umum PBNU 2015-2020 KH Aqil Siradj, Ketua Rois Aam KH Ma'ruf Amin

Ketua Umum PBNU 2015-2020 KH Aqil Siradj, Ketua Rois Aam KH Ma'ruf Amin

JOMBANG, Arrahmahnews.com - Dalam penutupan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) ditetapkan KH. Ma’ruf Amin sebagai Rois Aam dan Prof Dr KH. Said Aqil Siroj, MA sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2015-2020.

Ketua Umum PBNU terpilih, KH. Said Aqil siraj didampingi KH. Ma'ruf Amin dan Gus Ipul. (Dok: Oni)

Terpilihnya KH Said Aqil Siroj menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020 menunjukkan keberhasilannya membawa Nahdlatul Ulama (NU) lima tahun terahir. Pemilihan yang dilaksanakan kamis pagi, (06/08) pukul 01.10 WIB di alun-alun Jombang ini berjalan khidmat.

Meskipun pemilihan ini berahir aklamasi, KH Said Aqil Siroj mengucapkan terimakasih kepada KH. As’ad Ali karena sudah percaya kepadanya untuk memimpin NU diperiode keduanya.

“Saya ucapkan terimakasih kepada kiai As’ad Ali dengan Kebesaran jiwanya,  kelapangan dadanya, beliau rela meninggalkan kesempatannya untuk tidak mengikuti putaran kedua,” Ucap Kh Said Aqil Siroj, Ketum Tanfidziyah PBNU terpilih.

Berikut perolehan suara dari dari beberapa calon. KH Said Aqil Siroj dipilih 207 muktamirin. Sedangkan H As’ad Said Ali dipilih 107 muktamirin. Disusul KH Salahuddin Wahid 10 suara.

Mekanisme pemilihan sebenarnya ada dua tahap. Tahap pertama pemilihan bakal calon, tahap kedua baru pemilihan calon. Bakal calon yang sah menjadi calon harus mendpatkan minimal 99 suara.

Dari persyaratan tersebut hanya dua nama yang dapat melanjutkan putaran kedua, yakni KH. Said Aqil Siroj dengan perolehan 287 suara, dan KH As’ad Ali dengan perolehan 107 suara.

Namun dengan ikhlas KH As’ad Ali mengundurkan diri dan mengucapkan terimakasih kepada Muktamirin yang sudah percaya kepadanya. Dengan itu secara otomatis KH Said Aqil Siroj menjadi Ketum PBNU 2015-2020 secara aklamasi. (ARN/MuktamarNU/NU.online)

Sumber: https://arrahmahnews.com/2015/08/06/ketua-umum-pbnu-2015-202-kh-aqil-siradj-ketua-rois-aam-kh-makruf-amin/

KH. Ma’ruf Amin Pimpin MUI Masa Khidmat 2015-2020

KH. Ma’ruf Amin Pimpin MUI Masa Khidmat 2015-2020

Struktur dan personalia organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dini hari ini (27/8/2015) selesai ditetapkan setelah tim formatur yang dibentuk malam ini juga mengadakan rapat selama dua jam. Rapat dilaksanakan tertutup di lantai 10 Hotel Garden Palace, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam sidang tim formatur tesebut, terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Dr. HM. Din Syamsudin, MA, sementara sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI terpilih Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin. Dewan Pertimbangan menggantikan jabatan lama Dewan Penasehat MUI.

“Alhamdulillah, rapat berjalan dengan lancar, dan sepakat menetapkan pimpinan MUI periode 2015-2020,” kata pimpinan sidang formatur, Prof. Din HM Syamsuddin, Kamis tengah malam. Dia didamping para anggota sidang yang terdiri dari: KH. Ma’ruf Amin, Dr.s HM Ichwan Sam, H. Ahmad Husein, Dr. KH. Sodikun MSi, Dr. H. AM Romly, Prof. Dr. Abd Rahim Yunus, Prof. Dr. H. Saiful Muslim, Drs. H. Hamri Has, Drs. Musa Abd Hakim, Prof. Dr. Hj. Huzaemah T Yango, KH Bahruddin, Dr. KH. Slamet Effendy Yusuf MSi, Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas Lc MA, Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim MSi, Dr. H. Yusnar Yunur MS,

Berikut struktur dan personalia organisasi MUI masa khidmat 2015-2020:

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua:
Prof. Dr. HM. Din Syamsudin, MA
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA

Sekretaris:
Dr. H. Noor Ahmad, MA

Wakil Sekretaris:
Drs. Natsir Zubaidi
Dr. Bachtiar Nasir

Anggota:
Ketua-ketua Umum Ormas Islam (yang diundang sebagai peserta Munas MUI 2015)
Tokoh-tokoh (individu)

DEWAN PIMPINAN MUI 2015-2020

Ketua Umum:
Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin

Wakil Ketua Umum:
Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc, MA
Drs. KH. Slamet Effendy Yusuf, M.Si

Ketua-ketua:
Drs. H. Basri Bermanda, MBA
Dr. H. Yusnar Yusuf, M.S.
Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman
Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yango
Prof. Dr. (HC) Tuty Alawiyah, AS
KH. Muhyidin Junaidi, MA
KH. Abdullah Jaidi
Drs. HM. Ichwan Sam
Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si
Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si
Dr. KH. Sodikun, MSi
KH. Abdusomad Buchari

Sekretaris Jenderal:
Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag

Wakil Sekretaris Jenderal:
Dr. KH. Tengku Zulkarnain, MA
Dr. Amirsyah Tambunan
Dr. H. Zaitun Rasmin
Dr. Najamudin Ramsil
Drs. H. Solahuddin Al Ayuni, Msi
Rofiqul Umam, SH, MH
Dr. Hj. Valina Subekti
H. Misbahul Ulum M.Si

Bendahara Umum:
Prof. Dr. Hj. Amani Lubis

Bendahara:
dr. Fahmi Darmawansyah, MM
Yusuf Muhammad
Dr. H.M. Nadratuzzaman Hosen
Dr.s Iing Solohin
Burhan Muhsin

Sumber: http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/kh-maruf-amin-pimpin-mui-masa-khidmat-2015-2020.html